Jalinan Jaringan Bisnis Jepang dan Etnis Cina
Tulisan ini mengajukan sebuah perspektif bahwa wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara harus dipandang sebagai sebuah perekonomian regional. Yang membentuk wilayah tersebut sebagai sebuah perekonomian regional adalah jalinan antara jaringan bisnis regional Jepang dan jaringan bisnis regional etnis Cina. Kepadatan dan kedinamisan jalinan kedua jaringan bisnis regional tersebut berhasil membuat Asia Timur dan Asia Tenggara mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama tiga dekade terakhir.
Pada pertengahan dasawarsa 1990-an tampak jelas pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat berlangsung di Asia Timur dan Asia Tenggara (Tabel 1). Namun pertumbuhan ekonomi yang telah berjalan selama tiga dekade itu tidak dapat dipahami dengan hanya melihat negeri per negeri. Misalnya, di satu sisi banyak negeri berpenghasilan rendah yang tunduk pada tekanan Bank Dunia untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan pada saat bersamaan menyeimbangkan anggaran belanja.1 Di lain sisi, banyak yang membelot dan memberikan subsidi serta proteksi yang tinggi kepada industri-industri nasional mereka yang masih balita. Tetapi tidak satu pun di antara mereka yang berada di luar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara berhasil mencapai dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang demikian tinggi dalam waktu relatif lama. Pendekatan yang memakai negeri sebagai unit analisa tidak dapat menjelaskan fenomena ekonomi regional Asia Timur dan Asia Tenggara.
Negeri-negeri yang berhasil menapak jenjang anak tangga hirarkhi kekayaan dalam ekonomi-dunia kapitalis (diukur dengan GNP per kapita) setelah Perang Dunia II, hampir semuanya — kecuali Itali — berada di Asia Timur dan Asia Tenggara. Jepang naik dari negeri semi-pinggiran (semi-periphery) menjadi negeri inti (core), Korea Selatan dan Taiwan meningkat posisinya dari negeri pinggiran (periphery) menjadi semi-pinggiran, sementara Hong Kong dan Singapura beranjak dari negeri semi-pinggiran papan bawah menjadi negeri semi-pinggiran papan atas.2
Literatur tentang pembangunan negeri-negeri berpenghasilan rendah, yang bisa dikatakan terdiri dari dua kubu, kebanyakan memakai pendekatan yang menggunakan negeri sebagai unit analisa. Kubu pertama menonjolkan peran negara dalam perekonomian,3 sedangkan kubu kedua menekankan peran pasar.4 Ketika membicarakan peran pasar, apalagi peran negara dalam perekonomian nasional, keduanya menggunakan negeri sebagai titik pusat analisa.
Literatur lain yang khusus membahas cepatnya pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, meskipun mendiskusikan pasar dunia, penanaman modal asing, dan kesaling-tergantungan ekonomi antara negeri-negeri di wilayah tersebut, memperlakukan hal-hal tersebut sebagai unsur-unsur yang berada di luar serta terpisah dari perekonomian nasional. Contoh karya-karya tersebut adalah tulisan Ariff dan Hill yang membahas hubungan antara cepatnya pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dengan penerapan kebijakan industrialisasi berorientasi ekspor,5 Lim dan Fong yang membicarakan jumlah aliran masuk penanaman modal asing langsung ke wilayah tersebut,6 dan Akrasanee mengenai kesaling-tergantungan ekonomi (dalam bentuk perdagangan dan penanaman modal) antara Jepang dan ASEAN.7 Perekonomian nasional dipandang sebagai pulau-pulau terpisah yang saling berinteraksi. Eksistensi pasar dunia dianggap terpisah tetapi berhubungan dengan perekonomian-perekonomian nasional tersebut.
Artikel ini akan menunjukkan bahwa sebuah perekonomian nasional di Asia Tenggara, seperti Indonesia, bukan saja merupakan bagian dari jaringan bisnis regional Jepang, tetapi juga merupakan bagian dari jaringan-jaringan bisnis regional para pengusaha etnis Cina di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Lebih lanjut akan diperlihatkan jalinan kedua jaringan bisnis regional tersebut. Karena jaringan-jaringan bisnis transnasional-regional ini berperan sangat vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri-negeri di Asia Timur dan Asia Tenggara, pendekatan yang menggunakan negeri sebagai unit analisa, yaitu memusatkan perhatian hanya pada kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang berada dalam batas-batas sebuah negeri, akan mengantar pada kesimpulan-kesimpulan yang keliru.
1 World Bank, World Development Report 1991 (New York: Oxford University Press, 1991), hal.
Lihat, Giovanni Arrighi dan Jessica Drangel, “The Stratification of the World Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone,” Review, X, 1, Summer, 1986, hal. 44, 66.
2 Lihat, Giovanni Arrighi dan Jessica Drangel, “The Stratification of the World Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone,” Review, X, 1, Summer, 1986, hal. 44, 66.”
3 Misalnya, Alice Amsden, Asia’s Next Giant (New York, Oxford: Oxford University Press, 1989); Thomas Gold, “Entrepreneurs, Multinational, and the State,” dalam Edwin A. Winckler dan Susan Greenhalgh (eds.), Contending Approaches to the Political Economy of Taiwan (Armonk and London: M. E. Sharpe, Inc., 1988); Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975 (Stanford: Stanford University Press, 1982); Leroy P. Jones dan Il Sakong, Government, Business and Entrepreneurship in Economic Development: The Korean Case (Cambridge: Harvard University Press, 1980); Robert Wade, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization (Princeton: University Press, 1988).
4 Misalnya, Bela Balassa, The Newly Industrializing Countries in the World Economy (New York: Pergamon Press, 1981); K.Y. Chen, Hyper-growth in Asian Economies: A Comparative Study of Hong Kong, Japan, Korea, Singapore and Taiwan (London: Macmillan, 1979); Vittorio Corbo, Anne O. Krueger, dan Fernando Ossa (eds.), Export-Oriented Development Strategies: The Success of Five Newly Industrializing Countries (Boulder and London: Westview Press, 1985); Larry Westphal et al., Korea’s Experience with Export-led Growth (Washington D.C.: The World Bank, 1977); Larry Westphal, Korean Industrial Competence: Where It Came From? (Washington D.C.: The World Bank, 1981).
5 Mohamed Ariff dan Hal Hill, Export-Oriented Industrialization: the ASEAN Experience (Sydney, London, Boston: Allen and Unwin, 1985).
6 Linda Y.C Lim dan Pang Eng Fong, Foreign Direct Investment and Industrialization in Malaysia, Singapore, Taiwan, and Thailand (Paris: OECD, 1991).
7 Narongchai Akrasanee (ed.), ASEAN-Japan Relations: Trade and Development (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1983).