Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi (eds) Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru Pengantar: Mochtar Pabottinggi (Jakarta: PPW-LIPI, Yayasan Insan Politika, dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995). xv + 201 halaman.
Kalau saja Clifford Geertz menunggu dua dekade, sanggupkah ia menempatkan Indonesia sebagai State manque di mana dari satu aspirasi ke aspirasi lainnya tak kunjung terpenuhi sehingga bangsa Indonesia tetap saja tersandung-sandung dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya seperti yang ditulisnya dalam The Interpretation of Cultures (1973). Sejak jatuhnya Soekarno, Indonesia telah bangkit sebagai satu dari sedikit negeri di Dunia Ketiga yang mempu menampilkan kinerja (performance) ekonomi demikian spektakulernya. Perpaduan antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang dirancang dan direkayasa pemerintah Orde Baru di bawah kendali Soeharto memungkinkan negeri ini memperoleh berbagai atribut berkenaan dengan prestasinya melaksanakan pemba ngunan ekonomi melalui jalan kapitalis.
Konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah dan kontrol yang ketat atas kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, sekali lagi memungkinkan Orde Baru melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi tanpa hambatan oposisi. Parahnya keadaan ekonomi yang ditinggalkan Demokrasi Terpimpin, praktis membuat pemerintah menganut kebijakan ekonomi campuran antara kebijakan tersendali, kebijakan pintu terbuka, dan kebijakan liberal. Begitulah, pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pangan sehari-hari, antara lain karena mengkhawatirkan kerusuhan sosial. Pemerintah juga menentukan, khususnya pada awal Orde Baru, batas kredit investasi yang dimungkinkan dari bank-bank pemerintah. Kebijakan liberal dan pintu terbuka diintroduksikan untuk mengundang investasi asing dan domestik, di samping untuk mengatasi kemerosotan produksi dalam negeri. Dengan kombinasi kebijakan seperti itu, Orde Baru berhasil mencapai tujuan utamanya di bidang ekonomi. Produktivitas meningkat cepat dan swasembada beras tercapai pada tahun 1984. Ekonomi nasional menggelinding dengan pertumbuhan rata-rata 7 persen setahun pada saat yang bersamaan Indonesia pun naik kelas dari negara miskin menjadi negara berpenghasilan menengah meskipun masih berada pada peringkat bawah. Yang lebih mengagumkan lagi adalah kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis, ekonomi terlepas dari munculnya skandal Pertamina di awal tahun 1970-an dan jatuhnya harga minyak bumi di pasar global sejak tahun 1982.
Terlepas dari deretan prestasi istimewa dalam hal stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi ini, persoalan dasar legitimasi segera muncul dari sisi lain. Format politik yang ditandai oleh dwifungsi ABRI, pengutamaan Golkar, magnifikasi kekuasaan di tangan eksekutif, diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, kebijakan depolitisasi khususnya di kalangan masyarakat pedesaan, dan kontrol arbitrer atas kehidupan pers nasional, yang terbukti mujarab dalam mengatasi keboborokan ekonomi ini ternyata dipertanyakan kembali setelah Orde Baru menyongsong usia ketigapuluh.