Studi empirik tentang perilaku pemilih dalam Pemilu di Indonesia masih langka, padahal masalah ini menarik untuk dikaji. Studi J. Kristiadi ini memilih empat variabel bebas sebagai variabel penjelas yaitu panutan, identifikasi kepartaian, struktur sosial dan media massa. Meskipun pola panutan masih dominan, sikap independen anggota masyarakat terutama di kota makin lama cenderung makin besar proporsinya. Untuk itu perlu dipersiapkan institusi politik yang makin demokratis, antara lain dengan mempertimbangkan kembali peran birokrat dan konsep massa mengambang.
Pengkajian perilaku pemilih di Indonesia, yang secara spesifik memberi perhatian mendalam tentang pemungutan suara, khususnya mengenai dukungan dan pola perilaku yang berkenaan dengan proses internal individu atau kelompok masyarakat menentukan pilihannya, ternyata masih langka. Pengkajian para sarjana politik mengenai pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia selama ini lebih mengacu pada analisis tentang Pemilu sebagai institusi politik,1 yang memanfaatkan data agregatif untuk melakukan analisis makro guna menjelaskan implikasi serta hubungan antara Pemilu dan kebijakan politik nasional. Beberapa pakar yang melakukan studi itu antara lain Herbert Feith, Alfian, Masashi Nishihara, Donald Hindlley dan lain-lain.2 Sejauh ini, studi yang mengungkapkan preferensi politik individual baru dilakukan oleh Afan Gaffar yang meneliti kasus perilaku pemilih masyarakat di Jawa.3^3^
Secara khusus, studi ini ingin mencari eksplanasi tentang preferensi politik seseorang pada Pemilu dalam suasana kehidupan politik yang didominasi oleh satu partai politik (Golongan Karya) dan budaya masyarakat feodalistik. Tema ini menarik untuk diteliti terutama karena di satu pihak perubahan sosial dalam dua dasawarsa terakhir telah memberikan peluang bagi proses perubahan politik yang mungkin berarti demokratisasi. Namun konteks kehidupan politik, khususnya sistem kepartaian, di pihak lain, tampak kurang memberikan peluang bagi kompetisi di antara partai politik sehingga menumbuhkan suasana yang tidak kondusif bagi proses perkembangan demokratisasi. Atas dasar itulah permasalahan pokok dalam studi ini adalah upaya menemukan variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang mendukung dan kemudian memilih partai politik tertentu dalam Pemilu. Selain itu studi ini ingin mengungkapkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap perilaku pemilih di desa dan kota.
1 Lihat Benyamin Ginsberg, The Consequences of Concent: Elections, Citizen Control and Popular Acquiescence (Ithaca, Cornell University: Addison Wesley Publishing Company, 1982); Agness Campbell, Phillip E. Converce, Warner E. Miller, Donald E. Stokes, The American Voter Unabridged Edition (Chicago: The University of Chicago Press, 1960).
2 Herbert Feith, The Indonesian Election of 1955 (Ithaca: Cornel Modern Indonesia Project, Intern Report, Series, 1957); Alfian, Hasil Pemilu 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Jakarta: Leknas, 1971); Alfian, “General Elections and The Prospect of Pancasila Democracy,” Prisma, English ed. March 1977; Alfian, “Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi,” Prisma, VI/2, Februari 1977; Masashi Nishihara, Golkar and The Indonesian Election of 1971 (Ithaca, New York, 1972); Donald Hindley, “Indonesia 1971 Pancasila Democracy and the Second Parliamentary Election,” Asian Survey, January 2, 1972.
3 Afan Gaffar, ‘Javanese Voters: A Case Study of Election under A Hegemonie Party System,’ Disertasi, The Ohio State University, 1988.