Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), x + 134 halaman.
Ketika persoalan masyarakat sipil (civil society) menjadi sentral perbincangan dan pembahasan dalam perkembangan politik dan demokratisasi,1 Arief Budiman justeru melakukan analisis terhadap keberadaan negara. Mungkinkah Arief mencoba untuk mengalihkan diskursus civil society ke arah pembahasan terhadap negara (state), karena alasan-alasan tertentu serta fenomena politik kontemporer yang masih dominan ditentukan negara? Misalnya saja semakin terlihat bahwa gerakan masyarakat sipil tidak mampu melakukan tawar-menawar kepentingan dan kekuasaan dengan pihak negara. Sementara itu negara semakin menunjukkan kekuatannya sebagai sentrum kekuasaan yang tidak mungkin tertandingkan dan terbantahkan. Atau, kemungkinan pula Arief ingin menunjukkan struktur bangunan negara, baik dalam tataran fisik-material maupun abstrak-filosofis, untuk melakukan perombakan terhadap kecenderungan terciptanya etatisme yang semakin menguat.
Meskipun pembahasan terhadap keberadaan negara tidak dalam konteks Indonesia, tetapi dari gagasan utama yang disampaikan dapat dibaca bahwa Arief melakukan “pembingkaian” analisisnya dalam situasi negara Orde Baru. Jelas, Arief sendiri sama sekali tidak menyebut-nyebut identitas nama Orde Baru. Tetapi, dari identifikasi serta berbagai proposisi yang dikemukakan, Arief mencoba melakukan pembedahan secara implisit terhadap negara Orde Baru dalam semangat teori negara yang lebih universal dan sama sekali bebas konteks. Arief melakukan pembahasan dengan ’’gaya karambol,” yang berarti menembak sasaran secara tidak langsung, namun akhirnya nanti juga mengena pada target yang dituju.
1 Lihat, misalnya, Muhammad A.S. Hikam, “Demokratisasi Melalui ‘Civil Society’: Sebuah Tatapan Reflektif atas Indonesia,” Prisma, No.6, Tahun XXII, 1993. Gejala menguatnya pembahasan terhadap masyarakat sipil dapat juga dilihat dari terbitnya sejumlah buku, misalnya, F. Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 1993); Ellyasa K.H. Darwis (ed.), Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil (Yogyakarta: LKiS, 1994); dan Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995).