Hasil pembangunan terencana yang dilakukan Indonesia selama PJP I cukup baik, bahkan diakui secara positif oleh dunia internasional. Namun berbagai perkembangan yang mengalir secara deras dalam lingkup internasional dan domestik belakangan ini memunculkan sejumlah pertanyaan tentang perencanaan pembangunan. Apakah Indonesia masih memerlukan perencanaan pembangunan di masa depan? Berangkat dari soal ini, Tirta Hidayat membahas berbagai alasan perlu dilakukannya perencanaan pembangunan, di samping perkembangan perencanaan tersebut di masa depan dan implikasinya bagi Indonesia.
Pada tanggal 12 April 1947, Presiden Soekarno membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Hal ini menunjukkan keinginan dan upaya untuk melaksanakan pembangunan melalui perencanaan di Indonesia memang telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Panitia Pemikir, yang diketuai Wakil Presiden Mohammad Hatta, berhasil merumuskan rencana sementara berjudul “Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.” Rumusan ini merupakan rencana pembangunan tertua dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia. Beberapa bulan kemudian, bulan Juli 1947, di bawah pimpinan I.J. Kasimo, juga dimulai perencanaan beberapa sektor ekonomi meliputi pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan. Rencana ini disebut sebagai “Plan Produksi Tiga Tahun RI,” yang meliputi tahun 1948, 1949, dan 1950. Sejak itu berbagai upaya perencanaan terus dilanjutkan sampai dibentuknya Dewan Perancang Nasional (Depernas). Depernas, yang diketuai Mr. Muhammad Yamin, berhasil menyusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) 1961-1969. Rencana Pembangunan yang meliputi jangka waktu 8 tahun ini terbagi atas rencana 3 tahunan dan 5 tahunan. Depernas inilah yang menjadi cikal-bakal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Upaya perencanaan pembangunan kemudian dilanjutkan Orde Baru, di mana perencanaan pembangunan bukan hanya dilakukan di bidang ekonomi, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan, sesuai dengan falsafah pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa Orde Baru, perencanaan pembangunan terbagi atas tiga kelompok berdasarkan periode waktu. Kelompok tersebut terdiri dari: (1) rencana untuk pembangunan jangka panjang (PJP) dengan periode 25 tahun; (2) rencana pembangunan jangka menengah dengan periode lima tahun (Repelita), dan (3) rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN. Ketiganya digunakan sampai sekarang.
Hasil pembangunan terencana tersebut memang cukup baik, bahkan telah mendapatkan berbagai pengakuan internasional. Namun berbagai perkembangan dalam lingkungan internasional dan domestik yang sangat pesat belakangan ini memunculkan sejumlah pertanyaan tentang perencanaan pembangunan. Di antaranya adalah, apakah perencanaan pembangunan di masa depan masih diperlukan oleh Indonesia? Jika masih diperlukan, bagaimana model perencanaan tersebut.
Praktik dan Kebutuhan Perencanaan di Beberapa Negara
Dari berbagai literatur yang membahas perencanaan pembangunan dapat dilihat variasi dari definisinya. Salah satu definisi menarik adalah seperti yang dikemukakan Todaro.1 Perencanaan diartikan sebagai usaha secara sadar dari suatu organisasi (pemerintah atau badan usaha) untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel-variabel ekonomi/pembangunan utama (misalnya, Produk Domestik Bruto, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) suatu negara atau wilayah tertentu selama kurun waktu tertentu sesuai dengan serangkaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan perkataan lain, inti perencanaan ekonomi atau perencanaan pembangunan tersebut adalah gagasan tentang bagaimana mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Di sisi lain, perencanaan dapat juga diartikan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan pembangunan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
1 Lihat, Todaro, Economic Development in the Third World, Second Edition (London: Longman, 1983).