Strategi dan perencanaan industrialisasi dan perdagangan hingga kini tetap diperlukan, meskipun setiap negara memiliki kiat dan kebijaksanaan sendiri. Instrumen kebijaksanaan pemerintah melakukan intervensi dalam industrialisasi memang makin terbatas dalam era liberalisasi perdagangan, namun tetap masih ada peluang. Melalui ilustrasi berbagai alternatif strategi industrialisasi, Dipo Alam menyatakan bahwa pilihan ideal terhadap salah satu strategi tampak sulit dijatuhkan. Yang paling mungkin dilakukan adalah mengkombinasikan berbagai pilihan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Alternatif yang ada tidak menutup kemungkinan munculnya berbagai pilihan strategi yang lebih baik.
Seandainya industrialisasi diartikan sederhana hanya sebagai upaya membangun pabrik sebanyak-banyaknya, barangkali strategi dan perencanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan tidak diperlukan. Karena upaya memperbanyak pembangunan pabrik cukup dilakukan melalui dorongan investasi asing dan dalam negeri melalui mekanisme pasar dengan perangkat kiatnya seperti deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan liberalisasi perdagangan.
Namun pembangunan Indonesia di sektor industri dan perdagangan, termasuk di semua sektor, sejak Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP I) dan kini dilanjutkan dalam PJP II, tetap dilandaskan pada konsep Trilogi Pembangunan. Artinya pembangunan di sektor industri dan perdagangan tidak saja diharapkan meningkatkan, memperluas dan memperbaharui upaya dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dan stabilitas nasional.
Tambahan, hampir tidak ada negara di dunia dalam membangun industrinya hanya didasarkan pada peran mekanisme pasar saja, kendati peran tersebut tetap diperlukan untuk meningkatkan persaingan, efisiensi dan timbulnya produktivitas serta inovasi. Karena memang peran mekanisme pasar memiliki keterbatasan yang tidak selalu bisa memenuhi kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan publik, seperti investasi pendidikan umum dan kesehatan, ketentuan perburuhan, lingkungan, standarisasi, tata ruang, dan kepentingan publik lainnya termasuk dalam masalah pemerataan dan stabilitas.
Karena itu strategi dan perencanaan dalam mendorong industrialisasi dan perdagangan tetap diperlukan, walaupun setiap negara memiliki kekhasan strategi dengan kiat dan kebijaksanaannya sendiri. Amerika Serikat, misalnya, tidak memiliki secara eksplisit kebijaksanaan industri (industrial policy) atau kebijaksanaan teknologi yang diharapkan dapat mendorong pembangunan industrinya karena dianggap hanya akan melahirkan kebijaksanaan diskriminatif (picking the winner) yang tidak adil bagi para pembayar pajak lainnya bila pemerintah mengunggulkan suatu industri yang dibiayai oleh anggaran negara. Hal ini sesuai dengan falsafah ekonomi politik AS yang menganut asas mekanisme pasar “murni” dan perdagangan “bebas.”
Namun AS tidak bisa konsisten penuh pada asas yang dianutnya. Ketika bersaing dengan Jepang dalam mengembangkan high definition TV (HDTV), riset pengembangannya didominasi oleh proyek pengembangan teknologi militer yang berada di Pentagon dengan alasan riset yang didanai oleh pemerintah ini berupa investasi publik — tentu saja dikaitkan dengan alasan demi keamanan negara sehingga tidak ada keberatan dari Kongres — sementara Jepang melakukan risetnya melalui dana perusahaan swasta seperti National, Sony, Toshiba dan lainnya.