Hal Hill, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak Tahun 1966; Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif, Penerjemah Tim PAU Ekonomi UGM, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 1966.
Pada pertengahan 1960-an banyak peneliti ekonomi meragukan prospek ekonomi Indonesia untuk tumbuh secara signifikan. Benyamin Higgins, ekonom Amerika Serikat, menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia berada pada kondisi kronis dan menuju kemunduran. Higgins berkesimpulan bahwa Indonesia merupakan contoh negara berkembang yang paling gagal melaksanakan proses pembangunan ekonomi; pengalaman pembangunan waktu itu, seringkali terhambat oleh berbagai kepentingan elite politik. Gunnar Myrdal, ekonom Swedia peraih Hadiah Nobel ekonomi 1974, juga memberi penilaian serupa. Didasarkan keadaan ekonomi awal 1960-an, menurut Myrdal, prospek ekonomi Indonesia untuk tumbuh dengan cepat serta mantap tampak sulit terjadi. Demikian pula J. Panglaykim dan H.W. Arndt, yang menulis bersama pada 1966, mengemukakan kesimpulan pesimis akan kemungkinan bertumbuhnya ekonomi Indonesia. Mereka menyatakan, bahwa apabila Indonesia memenuhi semua kewajiban utang luar negeri, konsekuensinya tidak ada lagi devisa yang tersisa untuk membiayai anggaran pembangunan rutin. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kesalahan manajemen perekonomian di Indonesia selama dekade 1960-an telah mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur perekonomian. Perekonomian Indonesia dalam posisi bangkrut dan tidak mampu membayar utang luar negeri.
Ilmuwan sosial pun memberi kesan serupa, bahwa kondisi perekonomian Indonesia di samping bergerak regresif, juga menampakkan ketimpangan antar lapisan masyarakat yang sangat menonjol. Lance Castles mengemukakan, meskipun tujuan nasional adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, kenyataan yang ada tidaklah demikian. Analisis para peneliti menunjukkan terjadi penurunan pendapatan per kapita masyarakat, di sisi lain jurang perbedaan antara kaya dan miskin makin lebar. Secara umum terjadi upah riil, namun skala konsumsi barang mewah di Jakarta justru meningkat. Indikasi peningkatan kesenjangan pendapatan dapat dilihat dari makin banyaknya jumlah mobil pribadi sementara transportasi umum mengalami kerusakan parah. Pemerintah berulang menciptakan kebijakan perdagangan yang berusaha menghentikan impor barang mewah, namun kebijakan ini ternyata tidak efektif.
Tidak hanya kondisi ekonomi Indonesia yang “morat-marit” dan mengalami kemunduran pada periode 1960-an, situasi politik pun sangat “tidak menentu.” Konflik terbuka antarkelompok masyarakat, dari lapisan bawah
sampai lapisan elite, berlangsung sengit, masing-masing pihak berupaya “menyingkirkan” pihak lain yang dianggap memiliki ideologi berbeda. Dalam konteks proses politik yang disosiatif itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia sama sekali tidak dapat tenang mengembangkan aktivitas perekonomian yang produktif. Proses politik ini mengakibatkan perekonomian Indonesia tidak bisa bergerak dinamis dan progresif. Politik adalah panglima dan sektor kehidupan lain dalam masyarakat, termasuk sektor ekonomi, adalah subordinasi, tunduk pada permainan politik. Politik adalah faktor determinan, padahal kehidupan perpolitikan tersebut begitu tidak menentu, sehingga dengan sendirinya sistem perekonomian pun terombang-ambing, terseret oleh dunia politik yang tidak stabil.
Tampilnya Orde Baru
Ketika Orde Baru memegang tampuk dan otoritas pemerintahan, kondisi perekonomian mulai menunjukkan wajah cerah, aktif dan gerak progresif. Melalui Trilogi Pembangunan, Orde Baru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Implementasi dari kebijaksanaan trilogi ini memang cukup ampuh. Di sini hadir komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menegakkan stabilitas politik. Kedua aspek ini sangat erat berkait, karena pengalaman historis sebelumnya dengan kondisi politik yang sama sekali tidak stabil, pembangunan ekonomi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hubungan itu, stabilitas politik dianggap prasyarat imperatif bagi terlaksananya kegiatan ekonomi. Aspek ketiga dari trilogi pembangunan adalah pemerataan, karena bila hasil pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusikan secara merata, maka dalam perjalanan waktu stabilitas politik pun akan terganggu dan implikasi lanjutannya adalah pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan.
Dalam konteks kemajuan ekonomi itulah buku Hal Hill yang dibahas di sini berbicara banyak. Dengan data statistik lengkap, Hal Hill menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mulai awal 1970-an dapat tumbuh dan berkembang pesat. Bagi Hal Hill progresivitas ekonomi ini merupakan suatu “keajaiban”
yang sulit dibantah. Bahkan Hall Hill menyebut dinamika ekonomi Indonesia pada awal 1970-an itu sebagai “kebangkitan raksasa” dari suatu negara di Asia Tenggara. Orde Baru mampu memulihkan perekonomian secara luar biasa cepat, misalnya mampu menurunkan inflasi menjadi di bawah 10 persen dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Menurut Hill, kemampuan dalam pengendalian inflasi, menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara pengendali inflasi paling efektif di abad ke 20.
Hill menunjukkan bahwa PDB per kapita riil naik lebih tiga kali lipat hanya dalam satu generasi. Pertumbuhan produksi beras naik dua kali lipat dan peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan (hampir 50 persen) konsumsi kalori harian rata-rata. Pada 1965, Indonesia boleh dikatakan hampir-hampir tidak mempunyai sektor ekonomi moderen, namun 25 tahun kemudian kenaikan hasil industri tersebut menjadi 10 kali lipat lebih untuk semua sektor. Output per kapita untuk komoditi kebutuhan dasar seperti tekstil juga meningkat sangat tinggi mencapai lebih dari 600 persen. Infrastruktur dan sarana transportasi juga mengalami perkembangan. Konsekuensi dinamika ekonomi itu adalah utang luar negeri yang juga meningkat dengan tajam, karena sebagian dana pembangunan berasal dari utang luar negeri. Tetapi menurut Hill, secara umum pinjaman atau utang luar negeri dapat dimanfaatkan dengan baik jika diukur dengan kapasitas yang telah dibangun.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi bisa dikatakan sebagai perubahan struktural. Sumbangan sektor pertanian atas PDB menurun kira-kira sepertiga bila dibandingkan dengan kontribusinya pada 1960-an. Sedangkan, kontribusi sektor industri meningkat lebih dari 3 kali lipat; sektor ini dapat menggantikan posisi pertanian dalam nilai tambah mulai tahun 1991. Menurut Hill, perubahan struktural selanjutnya diikuti dengan perubahan pada aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Misalnya, tingkat kemiskinan menurun drastis, pada periode 1960-an hampir 70 persen penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, namun pada 1993 prosentasenya menjadi 13,5.