Perkembangan pembangunan regional Wilayah Indonesia Bagian Barat relatif cepat dibandingkan dengan rata-rata wilayah Indonesia. Proses demikian dapat terwujud karena kandungan sumber daya alam dan kualitas tenaga kerja yang dimilikinya. Kondisi sosial budaya umumnya dan andil kebijaksanaan pembangunan yang berasal dari pemerintah ikut menunjang proses tersebut. Selain membahas pembangunan daerah di Wilayah Indonesia Bagian Barat, dengan menitikberatkan aspek pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah, kajian ini juga melihat berbagai masalah yang muncul di samping saran untuk meningkatkan proses pembangunan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
Wilayah Indonesia Bagian Barat, yang terdiri dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan provinsi Kalimantan Barat, dalam periode 1987-1995 ternyata telah mampu mencapai tingkat pembangunan yang secara relatif lebih cepat dan baik dibandingkan dengan kondisi umum pembangunan wilayah di Indonesia. Keadaan tersebut terlihat dari perkembangan tingkat pendapatan perkapita (di luar minyak dan migas bumi) yang telah berada di atas rata-rata nasional. Demikian pula halnya dengan tingkat pemerataan pembangunan antardaerah yang secara relatif keadaannya lebih baik dibandingkan dengan keadaan umumnya di Indonesia.
Proses pembangunan yang demikian dapat diwujudkan karena adanya kandungan sumber daya alam yang cukup besar dan kualitas tenaga kerja yang relatif baik. Walaupun kondisi sosial budaya daerah wilayah ini cukup beragam, namun demikian umumnya sangat menunjang proses pembangunan daerah yang bersangkutan. Sedangkan di pihak lain, kebijaksanaan pembangunan daerah, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang cukup baik dan terarah ternyata mempunyai andil yang sangat besar pula dalam mewujudkan proses pembangunan daerah yang cukup pesat di wilayah tersebut.
Kajian ini membahas perkembangan proses pembangunan daerah di Wilayah Indonesia Bagian Barat dengan menitikberatkan perhatian pada aspek pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, artikel ini membahas berbagai permasalahan pokok yang dihadapi daerah-daerah di wilayah ini secara umum. Selanjutnya, tulisan ini juga membahas saran kebijaksanaan untuk meningkatkan proses pembangunan masing-masing daerah dalam Wilayah Indonesia Bagian Barat (WIBB) dengan memperhatikan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, pembahasan dilakukan dalam bentuk studi komparatif dengan menggunakan provinsi Daerah Tingkat I sebagai unit analisa.
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dengan menggunakan angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai dasar, ternyata pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi di WIBB sangat bervariasi. Keadaan tersebut disebabkan terdapat perbedaan kandungan sumber daya alam masing-masing provinsi. Provinsi-provinsi yang kaya dengan sumber daya tambang minyak dan gas bumi kelihatan cenderung mempunyai laju pertumbuhan rata-rata cukup tinggi, walaupun pada beberapa tahun terakhir terdapat tendensi penurunan sebagai akibat turunnya harga minyak bumi secara drastis di pasaran dunia sejak awal 1986. Sedangkan provinsi-provinsi yang tidak mempunyai sumber daya tambang yang besar dan berorientasi pada sektor pertanian ternyata mempunyai laju pertumbuhan yang rata-rata lebih rendah.
Perlu dicatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai hasil perkembangan sektor pertambangan minyak dan gas bumi tersebut tidak selalu mempunyai dampak positif yang cukup berarti terhadap kehidupan masyarakat daerah setempat. Hal ini jelas, karena peningkatan produksi daerah dari hasil minyak dan gas bumi tersebut pada umumnya ditujukan untuk ekspor dan kurang berkaitan dengan kegiatan ekonomi daerah setempat. Akibatnya dampak positif peningkatan produksi minyak dan gas bumi tersebut akan lebih banyak dirasakan oleh perekonomian nasional dalam bentuk peningkatan penerimaan devisa. Selain itu, pada umumnya penggunaan teknologi adalah sangat canggih sehingga pemanfaatan tenaga kerja lokal yang kebanyakan mempunyai keterampilan yang masih kurang menjadi lebih sukar. Akibatnya dampak positif peningkatan produksi minyak dan gas bumi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan untuk daerah setempat masih sangat terbatas. Hal demikian disinyalir telah ikut menyebabkan ketegangan sosial pada beberapa provinsi yang menghasilkan minyak dan gas bumi seperti DI Aceh dan Riau.
Karena itu dalam analisa tentang pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dibedakan antara laju pertumbuhan PDRB dengan migas dan pertumbuhan PDRB tanpa migas. Pembedaan ini perlu dilakukan untuk mendapat gambaran yang lebih mewakili kondisi dan proses pembangunan daerah yang bersangkutan. Hal yang sama juga dilakukan dalam analisis yang menggunakan perkiraan Pendapatan Regional Perkapita agar diperoleh gambaran yang lebih mewakili tingkat kemakmuran kasar pada masing-masing daerah. Tabel 1 memberikan perkiraan laju pertumbuhan PDRB dan nilai Pendapatan Regional Perkapita untuk masing-masing provinsi dalam wilayah Indonesia Bagian Barat pada 1987-1995.
Seperti pada Tabel 1, bila nilai migas turut diperhitungkan, terlihat bahwa perbedaan laju pertumbuhan antarprovinsi di WIBB ternyata cukup besar. Hal ini terutama disebabkan provinsi-provinsi penghasil migas seperti Aceh dan Riau ternyata mengalami laju pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif lebih rendah sebagai akibat penurunan harga minyak yang cukup drastis di pasaran dunia sejak 1986 yang lalu. Penurunan harga tersebut ternyata telah memukul kegiatan produksi minyak pada daerah yang bersangkutan yang selanjutnya mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sedangkan provinsi-provinsi yang tidak menghasilkan migas tidak terpengaruh sama sekali terhadap penurunan harga minyak bumi tersebut sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerahnya relatif lebih tinggi.