Antara Personal dan Pluralistik
Demokratisasi politik di Indonesia dapat diamati dari berbagai sudut. Di antaranya lewat kehadiran kepemimpinan politik bercorak pluralistik yang kompetitif dan muncul dari aras kemasyarakatan. Kajian ini menggambarkan soal-soal demokratisasi politik yang bergulir sejak awal 1990-an dengan beberapa agenda yang saling terkait. Selain memperlihatkan relatif kuatnya model kepemimpinan politik “personal” administrator, tulisan ini menegaskan kembali prospek demokratisasi yang akan mengalami percepatan bila terdapat kekuatan-kekuatan sosial politik yang mampu berperan sebagai pendorong dan mempunyai garis kepentingan yang relatif utuh.
Proses demokratisasi politik suatu sistem politik dapat diamati lewat hadirnya kepemimpinan politik yang bercorak pluralistik. Kepemimpinan pluralistik dicirikan adanya rotasi rekrutmen elit yang terbuka bagi setiap kekuatan sosial politik untuk tampil mengisi jabatan politik. Kepemimpinan pluralistik ini tidak eksklusif tetapi inklusif, kompetitif serta muncul dari aras kemasyarakatan sebagai konsekuensi keberagaman institusi-insitusi sosial politik yang berkembang dalam masyarakat.
Mendasarkan isu demokratisasi politik yang bergulir awal 1990-an, kajian ini mencoba mendeskripsikan dua agenda krusial yang dihadapi sistem politik Indonesia dalam menyongsong Sidang Umum MPR 1998. Pertama, kenyataan relatif kuatnya model kepemimpinan politik “personal” administrator dalam sistem politik Indonesia. Model kepemimpinan politik demikian dianggap kurang responsif dan akomodatif terhadap perubahan dan pergeseran struktural yang umumnya menghendaki adanya keterbukaan dalam pola rekrutmen elit politik. Kedua, prospek demokratisasi mengalami percepatan positif manakala terdapat kekuatan sosial politik yang mampu berperan sebagai pendorong demokratisasi politik. Bangkitnya kelompok pluralis-kritis sektor perkotaan, seperti intelektual, ormas, ornop, lapisan menengah dan mahasiswa misalnya, menandai makin menguatnya wacana demokratisasi politik di kalangan perkotaan belakangan ini. Mereka concern pada nilai-nilai yang relatif sama, yakni tekanan agar sistem politik mampu berjalan dalam iklim keterbukaan, kompetisi yang egaliter serta perluasan sektor-sektor partisipasi politik masyarakat.
Kepemimpinan Politik
Tahapan perkembangan demokrasi suatu sistem politik dapat diamati dengan melihat model kepemimpinan politik yang sedang berjalan. Bila sedikit orang yang mengendalikan kekuasaan terhadap mayoritas rakyat yang tidak memiliki kesempatan mempengaruhi jalannya kekuasaan politik, maka model kepemimpinan politik yang ada akan mengarah pada elitisme atau oligarki kekuasaan. Bila sistem politik itu diperintah oleh figur personal, seperti raja, tokoh karismatik atau figur personal dominan, maka model kepemimpinan itu akan mengarah pada model personal rulership, sebagaimana terjadi dalam sistem kekuasaan tradisional atau transisi. Sebaliknya kalau suatu sistem politik memiliki kepemimpinan politik yang muncul karena proses sirkulasi elit lewat sistem pemilihan yang rutin, melembaga dan terbuka, maka kepemimpinan politik itu akan bercorak terbuka, inklusif dan demokratik.
Model kepemimpinan politik yang dianut oleh suatu sistem politik bergantung pada tingkat perkembangan demokrasi dan karakteristik kultural, yaitu budaya elit politik sistem politik yang bersangkutan. Sistem-sistem politik demokratis liberal (Barat) yang telah maju secara ekonomi dan industri, tentu memiliki model kepemimpinan politik yang berbeda dengan sistem-sistem politik non-Barat. Adanya perbedaan sistem ekonomi, pertumbuhan lapisan menengah dan kehadiran insitusi demokrasi yang telah mapan dan terlebih dulu berkembang, seringkali dikaitkan dengan munculnya sistem demokrasi di Barat. Sedangkan sistem-sistem politik di negara sedang berkembang yang tertinggal
secara ekonomi, umumnya dikaitkan dengan ketinggalan di bidang demokrasi akibat belum melembaganya institusi-institusi demokrasi, pers dan lapisan menengah dalam menjalankan peran politiknya guna mengontrol proses kekuasaan elit. Akibatnya, penampilan rezim politik di negara sedang berkembang lebih banyak dilihat dalam kerangka kekuasaan politik yang “menyimpang” dan bercorak otoriter. Misalnya, model sistem perpolitikan birokratik dan neopatrimonial yang “dilabelkan” pada Orde Baru, cenderung dikaitkan dengan penampilan struktur politik dan kekuasaan Orba yang personal-teknokratik dalam proses pembuatan keputusan politik. Artinya, proses pembuatan keputusan politik terbatas pada lingkup elit seputar lembaga kepresidenan yang otonom dari pengaruh kelompok-kelompok sosial politik.1 Siapapun yang memerintah, masalah kepemimpinan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokratisasi politik, yaitu proses perubahan dari sistem politik nondemokratis menjadi demokratis, suatu proses dari rezim authoritarian menuju demokrasi atau post authoritarian. Merujuk kasus Indonesia, perjalanan demokratisasi politik masih amat panjang. Tahapan yang kini berproses masih berada pada taraf transisi antara pola authoritarian dan demokrasi. Tetapi, secara historis, harus diakui perjalanan tahapan demokrasi pun fluktuatif. Artinya, apa yang terjadi saat ini merupakan refleksi pergeseran politik masa silam, yang bahkan lebih “demokratis” dibandingkan dengan saat ini. Era 1950-1957/58 yang dikenal lewat sistem Demokrasi Parlementer sebagaimana dicirikan oleh kehadiran sistem multipartai yang bersaing secara terbuka antarelit partai untuk memperebutkan jabatan politik, sebetulnya merepresentasikan semangat pluralisme politik. Era ini ditandai dengan munculnya dua macam tipe kepemimpinan politik, sebagaimana dinyatakan Herbert Feith, yaitu solidarity makers yang melekat pada elit partai politik sebagai pembangkit emosi politik massa dan administrators yang melekat pada diri birokrat pemerintah
1 Lihat, Dwight J. King, Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution To The Debate (New York, Ithaca: Cornell Modem Project, 1982), hal. 104-109.