Ada berbagai macam cara merumuskan apakah politik itu. Misalnya, “politik” sering didefinisikan sebagai “strukturalisasi dari sistem pemerintahan lewat lembaga-lembaga politik yang menjadi implementasi dari demokrasi rakyat”. Demokrasi rakyat mengasumsikan bahwa rakyat adalah subyek dan agen politik tertinggi dan utama, sementara institusi-institusi politik yang ada dengan sistem hukum positif, seperti UUD dan peraturan-peraturan konkret lainnya, menjadi sarana atau instrumentum politik. Tidak bisa dibantah bahwa mungkin inilah satu definisi ilmiah mengenai politik.
Namun yang menjadi soal atau pertanyaan adalah, mengapa dalam dunia real politik definisi ilmiah yang indah mengenai politik sering tidak jalan atau tidak operasional? Jadi, ada semacam political gap antara politik sebagai ilmu dan politik sebagai praksis hidup. Sebagai contoh, dalam politik praktis sering rakyat yang seharusnya menjadi subyek politik terpojok atau dipojokkan sebegitu rupa sehingga cuma menjadi obyek politik dari sekelompok elit politik dan birokrat yang mempunyai self-interest tertentu. Lalu lembaga-lembaga politik yang ada tinggal menjadi sarana manipulasi politik dari kelompok elit politik dan birokrat demi mendapatkan justifikasi bagi self-interest mereka.
Political gap semacam ini ada karena dua alasan. Pertama, tidak semua pejabat birokrat adalah politikus dalam arti yang sebenarnya. Paling tidak sebagian besar dari mereka lebih sebagai pekerja politik daripada orang profesional di bidang politik. Kedua, politik sebagai profesi dalam konotasi ilmiah sering dilepaskan dari etika politik sebagai conditio sine qua non bagi politik sebagai praksis hidup.
Demokrasi dan The Biased Politics
Justeru demokrasi pada hakikatnya berfungsi menghilangkan dikotomi antara politik de jure dan politik de facto atau antara politik sebagai ilmu dan politik sebagai praksis hidup. Itu berarti bahwa demokrasi adalah suatu proses rasionalisasi politik, yakni upaya agar praksis politik yang dijalankan dapat dijustifikasi berdasarkan kebenaran politik yang tercakup dalam pengertian politik sebagai ilmu.
Rasionalisasi politik itu diperlukan agar tidak terjadi apa yang disebut the biased politics atau praksis politik yang membias dari prinsip-prinsip etika politik yang diasumsikan oleh politik sebagai ilmu. Misalnya, dalam praksis politik, berlakulah prinsip etika berikut ini: vox populi suprema lex atau suara rakyat adalah hukum tertinggi. Namun dalam konflik politik yang menyangkut konflik kepentingan seringkali yang menjadi hukum tertinggi dan kata terakhir adalah vox imperatoris atau suara sang penguasa.
Biasanya justifikasi untuk the biased politics tidak sulit dicari. The biased politics sering dibenarkan atas nama atau demi “stabilitas nasional, kesatuan dan persatuan, kelangsungan pembangunan, memblokir kelompok sektarian dan kelompok sempalan”. Biasanya kambing hitam atau tumbal pun dicari agar proses justifikasi terasa lebih canggih, sahih dan meyakinkan. Karena itu, dalam konteks the biased politics ini juga political lie and political violence (tipuan politik dan kekerasan politik) dibenarkan. Plato adalah figur politik utama dari the biased politics yang membenarkan, bahkan memperbolehkan tipuan dan kekerasan politik demi mempertahankan stabilitas politik dan meredam konflik-konflik politik yang ada. Jadi, menurut Plato, seorang pemimpin politik boleh menipu rakyatnya karena pemimpin itu omniscient (tahu segalanya) sedangkan rakyat itu ignorant (tidak tahu apa-apa). Dalam etika politik Plato, akhirnya, tujuan menghalalkan segala macam cara: end justifies all means. Dengan kata lain, bukan cuma penipuan melainkan juga kekerasan politik adalah halal. Tidak usah heran bila Plato menghabisi Socrates yang menjadi momok bagi Plato, sang pemimpin yang tidak lain dari the Philosopher King. Socrates yang menjadi pengkritik utama Plato adalah tumbal bagi etika politik Platonik yang otoritarian.