Perkembangan kota di negara sedang berkembang yang semakin pesat dapat menjadi sebuah kajian yang amat menarik. Terlebih lagi bila menelaah peran social capital dalam pembangunan perkotaan dan kemungkinan implikasinya untuk menampilkan sosok kota yang lebih manusiawi. Social capital merupakan jalinan ikatan budaya, governance, dan social behaviour yang membuat sedemikian rupa sehingga fungsi dan tatanan sebuah masyarakat lebih dari sekadar jumlah individu. Social capital dan wujudnya sebagai kelembagaan ini merupakan sumber legitimasi berfungsinya tatanan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan pembangunan, serta untuk kepentingan mediasi konflik dan kompetisi.
Perkembangan kota-kota khususnya di negara sedang berkembang (NSB), yang kemudian menghasilkan fenomena dualisme, merupakan cerminan kota sebagai sistem keseimbangan (general equilibrium) dari berbagai interaksi (supply and demand) yang perkembangannya lebih didorong oleh faktor-faktor ekonomi daripada faktor ekologi dan sosial. Alasan utamanya adalah karena kota dijadikan lokomotif ekonomi yang diandalkan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan. Disinergi oleh kepentingan elit politik, kota menjadi sasaran (transformasi) bagi sektor berproduktivitas tinggi dan menjadi center of excellent yang memandu perkembangan kota ke arah yang makin canggih, efisien, dan moderen.
Perkembangan kota juga diiringi oleh beragam “substitusi” alokasi sumber daya, modal, dan dampak yang diakibatkannya. Untuk lebih jelas, sistem produksi perkotaan memiliki substitusi yang tinggi antara land and non-land intensive, antara labor and capital intensive, atau good and bad environment. Bisa diduga, kuatnya dorongan faktor ekonomi memberikan implikasi yang mendasar terhadap (substitusi) perilaku dan interaksi warga masyarakat dalam hal faktor-faktor sosial dan ekologinya. Di sinilah kemudian karakter individu lebih sering muncul seiring dengan apresiasinya yang makin spesifik dalam alokasi waktu dan ruang yang makin terbatas untuk kegiatan-kegiatan nonekonomi lainnya. Waktu dan ruang untuk non-ekonomi yang terbatas menjadi sangat berharga dan menentukan “mode” pilihan pemanfaatannya disesuaikan dengan tingkat kendala sumber daya yang tersedia. Pilihan itu antara lain terlihat, misalnya, lebih menyukai menonton televisi di rumah sendiri ketimbang bercengkerama dengan tetangga di halaman rumah, atau lebih menyukai mendengar, ceramah agama melalui radio daripada mengadakan pengajian bersama tetangga, atau memanfaatkan hari libur bersama keluarga ke luar kota daripada ikut kerja bakti merehabilitasi lingkungan sekitar rumah.
Substitusi tersebut implisit di dalamnya, adalah terjadinya pergeseran alokasi modal di antara man-made, human, natural dan social capitals. Tentu saja posisi dua modal terakhir menjadi kurang menguntungkan karena kuatnya dorongan faktor ekonomi lebih “berat” kepada dua modal pertama. Dilihat dalam dimensi temporal, kecenderungan yang demikian jauh dari kaidah yang dikehendaki dalam pembangunan berkelanjutan, yang menurut Serageldin,1 proporsi dua modal terakhir hendaknya senantiasa meningkat seiring dengan waktu. Social capital merupakan jalinan ikatan-ikatan budaya, governance, dan social behaviour yang membuat sedemikian rupa sehingga fungsi dan tatanan sebuah masyarakat adalah lebih dari sekadar jumlah individunya. Social capital dan wujudnya sebagai kelembagaan inilah sumber legitimasi berfungsinya tatanan masyarakat untuk mendukung baik pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan pembangunan, maupun untuk kepentingan mediasi terhadap konflik dan kompetisi.
Perkembangan Perkotaan
Sejarah pembangunan atau perkembangan kota sangat terkait dengan keberadaan umat manusia di muka bumi. Secara ringkas, paling tidak dikenal empat fase,2 yakni (1) zaman purba, (2) pertanian tradisional, (3) perkotaan tradisional, dan (4) industri moderen. Fase ketiga dimulai lima ribu tahun yang lalu, dengan fenomena Mesopotamia dan disusul kemudian beberapa kota di India dan Cina. Ukuran kota-kota ini relatif lebih besar dalam hal populasi, dan kebanyakan penduduknya tidak secara langsung terlibat dengan aktivitas subsisten. Adapun kebutuhan penduduknya dipasok oleh surplus produksi dari petani yang bermukim dan bekerja di luar kota. Pada fase ini terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi organisasi kemasyarakatan dan pengalaman hidup anggota-anggotanya.
Fase perkotaan tradisional ini juga dicirikan oleh semakin meningkatnya jumlah populasi (biosocial development) yang kemudian menghasilkan interaksi dengan lingkungannya (termasuk munculnya penyakit-penyakit kota misalnya, typhus, cholera, smallpox, atau malaria), relatif kecil keragaman dalam konsumsi makanan, spesialisasi pekerjaan (termasuk gender) yang berhirarkhi, dan munculnya konsep kepemilikan.
Transisi dari fase perkotaan tradisional ke fase industri moderen berlangsung pertama kali saat Revolusi Industri di Amerika Utara dan Eropa sekitar 150 hingga 200 tahun yang lalu, dan hal ini pun sedang terjadi di beberapa kota NSB. Fase ini tergolong singkat dalam ukuran waktu. Namun dampaknya sangat hebat terhadap permukaan bumi dan implikasinya. Karakteristik ekologi perkotaan tidak lagi sejalan dengan human existence phases seperti diilustrasikan dalam (keseimbangan) siklus populasi, energy, dan biogeochemical. Pada keadaan ini yang sebenarnya terjadi adalah interaksi kenaikan sumber daya, use of energy, dan waste production yang berjalan secara masif dan mengakibatkan baik tekanan maupun jenis ancaman baru terhadap lingkungan (biosphere).
Kota-kota yang berkembang pada transisi itu masih dapat kita lihat sekarang, misalnya, London, Paris dan kota besar lainnya.
1 Lihat, J. Serageldin, Sustainability and the Wealth of Nations, First steps in an ongoing Journey, Environmentally Sustainable Development (ESD) Studies and Monogrpahs Series, No. 5, 1996.
2 Lihat, S. Boyden, “Urbanization in a Historical Context,” dalam Nature & Resources, 32 (2), 1996, hal. 2.