Kompetisi dalam pemilu telah melahirkan para pemimpin politik pilihan rakyat, tetapi jumlah kasus korupsi politik terus meningkat. Di sisi lain, keterkaitan antara klientelisme dan korupsi politik mulai bergeser tidak lagi berhubungan dengan praktik penyuapan skala kecil, melainkan pada pola yang lebih sistematik dan masif berkaitan dengan kepentingan akumulasi dana untuk mempertahankan kekuasaan. Ragam modus korupsi politik yang terjadi juga menegaskan rentannya politik distributif di tingkat lokal sebagai akibat dari luasnya penerjemahan diskresi kewenangan kepala daerah; pengelolaan sumber daya publik tetap berada di bawah dominasi kepala daerah. Fenomena state capture tersebut sesungguhnya membuktikan bahwa demokrasi elektoral yang kompetitif pada kenyataannya belum melahirkan perubahan signifikan di dalam tata kelola pemerintahan yang menyejahterakan publik. Perubahan lebih radikal harus mulai dilakukan untuk memperbaiki politik distributif agar akumulasi dan distribusi sumber daya publik tidak diserap oleh segelintir orang.
Kata Kunci: korupsi politik, politik distributif, kompetisi, demokrasi elektoral, state capture