Berbagai kajian sosial-politik Indonesia pasca-Soeharto, baik yang dikerjakan para sarjana mancanegara maupun sarjana Indonesia, cenderung terfokus pada dua perkara: pertama, mengukur sejauh mana cita-cita “Reformasi” telah terwujud; dan kedua, menelisik seberapa jauh “warisan” politik Orde Baru masih mewarnai kehidupan masa kini dan karenanya dianggap menghalangi upaya mewujudkan citacita “Reformasi.” Kajian-kajian semacam itu cenderung memusatkan perhatian pada aktoraktor besar dan lembaga-lembaga besar yang kesemuanya bisa dibedakan—tetapi tidak bisa dipisahkan—antara negara, pasar, dan komunitas masyarakat sipil.
Tidak ada yang salah dengan kajian-kajian semacam itu. Namun, banyak hal fenomenal yang muncul dan sangat mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pasca- Soeharto luput dari perhatian kajian-kajian tersebut. Bagaimana demam budaya pop Asia Timur dari J-Pop hingga K-Pop di kalangan golongan muda perkotaan, misalnya, mesti dipahami? Begitu pula bagaimana antusiasme anak-anak muda membuat (dan menonton) film-film “indie” dengan beragam tema, antara lain, tentang tragedi 1965-1966, mesti dijelaskan? Begitu juga bagaimana dengan maraknya fenomena budaya pop Islam (dari munculnya filmfilm bertema keislaman hingga maraknya penyelenggaraan fesyen muslim), politik jalanan, dan artikulasi kultural di kalangan etnis Tionghoa, mesti dipahami? Isu-isu semacam itu, kalau toh menjadi perhatian dunia akademik, cende- rung dikaji terpisah-pisah dan terkadang dilepaskan dari konteks historisnya yang partikular. Seakan-akan tidak ada benang merah yang menghubungkan antara isu yang satu dengan isu lainnya. Selain itu, kehadiran serta perkembangan pesat teknologi digital dan media sosial yang menjadi ruang isu-isu itu direpresentasikan sekaligus dikontestasikan dan dinegosiasikan, boleh dikatakan luput dari pengamatan dunia akademik. Media sosial seakan-akan sekadar “wadah” netral yang tidak ikut membentuk- ulang berbagai artikulasi kultural dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mutakhir.