Studi ini menganalisa politik perburuhan pemerintah Filipina yang dinyatakan dalam Undang-undang Perburuhan tahun 1974 yang kadang-kadang oleh pejabat pemerintahan disebut sebagai Magna Carta dari pekerja Filipina. Edberto M. Villegas berikhtiar mendokumentasikan bagaimana Undang-undang itu dalam kenyataan membuat pekerja menjadi abdi dari kepentingan pemilik-pemilik besar/alat produksi dalam negeri, yang terutama terdiri dari perusahaan multinasional. Ketentuan-ketentuan hubungan kerja, program pengembangan tenaga kerja dan politik upah perburuhan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang hanya memperkuat kubu pengepungan imperialisme di Filipina.