Struktur kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang menempatkan koperasi sebagai alat kebijaksanaan pemerintah, memberi pengaruh yang cukup luas dan menentukan pola perkembangan koperasi. Sebagai alat kebijaksanaan, maka campur tangan Pemerintah dalam perkembangan koperasi menjadi sangat besar bahkan sangat menentukan. Campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam koperasi ini memang bisa menguntungkan. Tetapi menurut M. Dawam Rahardjo pengalaman 10 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa campur tangan itu bisa merupakan faktor yang menyulitkan bahkan menimbulkan distorsi dalam perkembangan koperasi.