DEPOK, JURNAL PRISMA – Kebijakan ekonomi makro, termasuk pengelolaan anggaran negara, sejatinya tidak bersifat netral melainkan sarat dengan muatan ekonomi politik. Perbedaan cara pandang dalam penggunaan anggaran sering kali dipicu oleh perbedaan mazhab ekonomi politik yang dianut oleh pengambil kebijakan.
Dalam diskusi bertajuk “Ekonomi Politik” yang digelar di Depok, Rabu (1/10/2025), pembicara Fachru Nofrian Bakarudin menyoroti dinamika pengucuran anggaran pemerintah sebesar Rp 200 triliun. Ia membandingkan perspektif Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya terkait urgensi penggunaan dana tersebut.
“Ekonomi makro Sri Mulyani adalah ekonomi makro matematik atau rasional, sementara Purbaya adalah ekonomi makro politik,” ujar Fachru. Perbedaan ini terlihat dari keengganan mengeluarkan anggaran jika hitungan risikonya dianggap merugikan, yang mencerminkan ekonomi politik pasar bebas. Sebaliknya, pendekatan Purbaya menekankan bahwa ekonomi harus bergerak meski dalam kondisi tidak stabil.
Fachru menjelaskan bahwa ekonomi politik merupakan cabang ilmu yang membedakan antara posisi ekonomi sebagai bagian dari anggaran atau sebaliknya. Ia menekankan pentingnya melihat institusi dalam ekonomi, di mana negara, pasar, dan masyarakat saling berkelindan.
“Ekonomi bisa bekerja jika sudah ada kerangka kerja (framework) institusionalnya,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan seperti penggelontoran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada momentum politik dan arah ekonomi politik yang dipilih pemerintah.
(Redaksi Prisma)