Ketika gejala peranan MNC yang menonjol dalam perekonomian dunia mulai dilihat, disadari dan diungkapkan, lalu orang membandingkannya dengan Negara. Bukan saja karena MNC terwujud dalam birokrasi yang homogen—walaupun kesatuannya bersifat lintas nasional—tapi juga karena dalam banyak kejadian politik internasional, MNC ini berhadapan dengan kekuatan negara-nasional. Misalnya ITT pernah berkonfrontasi dengan pemerintah sebuah negara Amerika Latin, yaitu Chili, dan menang. Untuk membandingkan kekuatan dan pengaruhnya, maka volume penjualan atau kekayaan MNC dibandingkan dengan GNP negara-negara, tentu saja dikalangan yang kecil dan masih terbelakang.
Pembandingan itu sebetulnya dimaksudkan untuk menjelaskan sosok MNC. Tapi lalu kita pun berpikir tentang Negara sebagai kesatuan ekonomi. Dan sejak tahun 70-an, gejala Negara memang banyak diungkapkan dengan indikator-indikator ekonomi. Di situ Negara dilihat sebagai kesatuan yang menghasilkan sejumlah nilai barang dan jasa. Dalam matriks input-output tergambar faktor-faktor produksi yang dikelolanya. Pada sektor pertanian, inputnya mungkin banyak berasal dari sumber-sumber dalam negeri, walaupun nampak makin besar yang berasal dari luar. Tapi di sektor industri tergambar lebih menonjol masukan dari luar. Dalam APBN nampak pula peranan sumber-sumber luar negeri atau pengaruh perekonomian internasional. Di sini Negara muncul dalam konfigurasi kekuatan-kekuatan perekonomian dunia, sebagai kesatuan ekonomi. Artinya, Negara tidak lagi tergambar sebagai semata-mata sosok politik.
Dewasa ini sulit rasanya kita memahami hakekat Negara tanpa meletakkannya dalam ruang lingkup masyarakat ekonomi dunia, di mana dunia telah dilihat sebagai suatu world system. Dulu Hegel umpamanya, melihat Negara dalam kaitannya dengan kelompok kepentingan masyarakat. Negara adalah suatu penubuhan dari kepentingan umum masyarakat, dan karena itu berdiri di atas kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Penglihatan Marx lain pula. “Eksekutif dari negara moderen”, katanya “tiada lain adalah komite yang mengelola kepentingan bersama kaum borjuasi”. Tapi pandangan Marx itu berubah setelah melihat kenyataan lain di Perancis abad ke-19, pada masa pemerintah Louis-Napoleon Bonaparte. Ia melihat adanya derajat otonomi tertentu pada Negara dan melihat juga bahwa Negara tidak sepenuhnya tunduk kepada kekuatan dari luar, atau menjadi instrumen dari kelas yang dominan. Negara ternyata adalah juga institusi atas haknya sendiri yang memiliki kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuannya sendiri. Dengan perkataan lain, fungsi dan peranan Negara memiliki logikanya sendiri. Ini menjadi lebih nampak dalam konteks sistem dunia.
Sebagai unit dari sistem dunia, Negara dipandang dan menampilkan diri sebagai memiliki dan mengelola sumber-sumber dan faktor-faktor produksi, yang juga membeli dan menjual. Negara menjadi semacam “perusahaan” besar, di samping memiliki perusahaan-perusahaannya sendiri. Sungguh pun demikian jika negara menghasilkan sesuatu, tetap timbul pertanyaan, siapa yang menerima manfaatnya? Betapapun, anggota masyarakat atau kelompok-kelompok kepentingan adalah para pemegang saham yang ingin menanam kepentingan dan mengambil keuntungan dari peranan Negara. Kebijaksanaan ekonomi yang setiap tahun tercermin dalam APBN-nya akan menimbulkan pengaruh, antara lain terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kalau peranan ekonominya sangat menonjol, pengaruhnya di bidang ekonomi tentu akan besar. Tapi lebih dari itu, di balik peranan Negara, berdiri kepentingan ekonomi yang besar pula, baik yang memanfaatkan fungsinya dari dalam, maupun dari luar, termasuk dari masyarakat ekonomi dunia.