Heater Sutherland, The Making of a Bureaucratic Elite, alih bahasa oleh Drs. Sunarto, Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 291 hal.
‘Pemerintahan Pribumi’ merupakan konotasi kolonial. Masyarakat Jawa ketika itu menyebutnya sebagai ‘Pangreh Praja’.1 Saat ini mungkin akan lebih berarti dengan istilah ‘KORPRI-nya orang Jawa’. Terdapat kesejajaran antara korps pribumi dengan korps kolonial. Abad ke 19 menggambarkan terjadinya kemiripan yang berasal dari struktur administrasi seperti yang digambarkan Pemerintahan Mataram sebagai berikut: “Administrasi negara pada dasarnya masih primitif. Pentingnya kekuatan fisik nampak dalam pemujaan terhadap keksatrian . . . semua faktor-faktor ini mengungkapkan kesederhanaan mendasar dari struktur negara Mataram di waktu kemudian. (hal. 29-30). Hubungan ‘suka sama suka’ merupakan jembatan dalam menggerakkan roda sistem yang berjalan. Pada awal abad ke-18 hal ini juga telah digarisbawahi oleh VOC, hingga saat bubarnya VOC pada akhir abad itu; maka terjadilah ketidakpastian di Jawa karena adanya perang di Eropa. Akhirnya dijawab oleh Napoleon Bonaparte dengan mengirim utusan Herman Willem Daendels.
1 Timbulnya Pangreh Praja sebagai birokrasi moderen dengan ciri-cirinya dilukiskan oleh Heater Sutherland secara serius yang diusahakan sejak abad ke-20. Inipun oleh Hindia Belanda tidak mencapai kesempurnaan sepertinya dengan Binnenlands Bestuur (B.B.) atau korps kepegawaian Hindia Belanda berasal dari zaman Gubernur Jendral H.W. Daendels (1808-1811) yang adalah pendiri kolonial moderen. Daendels, seorang perwira tentara Napoleon, memakai negara sebagai model untuk menyusun pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan negara Napoleon tersebut adalah negara moderen yang pertama di dunia di mana para pejabat disusun menurut hirarki dan digaji, sehingga atas dasar prinsip-prinsip pemisahan kepentingan pribadi dan jabatan