Organisasi pemakai air lokal yang kuat tidak akan tumbuh bila tidak ada kerangka kebijaksanaan yang memberi wewenang dan pengakuan yang syah kepada organisasi tersebut. Sayangnya, pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan dalam menentukan kebijaksanaan itu kadang-kadang memiliki “vested interest” dengan maksud melindungi wewenang instansi mereka sendiri.
DALAM usaha mencapai swasembada beras, setiap negara di Asia Tenggara menginvestasikan dana yang sangat besar untuk mengembangkan infrastruktur irigasi dan memperluas lahan yang dapat diairi. Dengan tercapainya swasembada beras, jumlah proyek konstruksi mulai berkurang di semua negara tersebut.
Sementara ini pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara sedang menyelidiki implikasi perluasan yang luas dan cepat tersebut untuk pengelolaan jaringan irigasi dalam jangka panjang. Salah satu kesimpulan yang berkali-kali diperoleh dari penyelidikannya adalah bahwa pengelolaan irigasi bukanlah sebuah tugas yang dapat ditangani oleh pemerintah sendiri.1 Pemerintah tidak mampu untuk menempatkan petugas yang memadai untuk menjaga setiap pintu, membersihkan setiap saluran, dan menyelesaikan setiap konflik yang timbul di mana-mana dalam semua jaringan irigasi. Petani-petani setempat perlu berperanserta pada bagian penting dari tugas ini.