Peranan utama pemerintah saat ini cukup jelas, yaitu melanjutkan proses deregulasi ekonomi. Khususnya, sistem proteksi harus diubah karena membebani pihak swasta maupun meningkatkan biaya produksi. Tetapi peranan pemerintah lebih lanjut dalam strategi ekspor nonmigas masih belum jelas. Apakah pemerintah dapat berperan secara paling baik dengan terciptanya suatu “Indonesia Inc”, dan dalam bentuk apakah ia dapat direalisasikan?”
SELAMA periode boom minyak, 1973-1982, pemerintah Indonesia menyadari keperluan untuk melakukan diversifikasi ke ekspor nonmigas. Tetapi karena pendapatan dari ekspor minyak, keharusan untuk melakukan diversifikasi tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang mendesak dan hasrat politis (political will) yang diperlukan untuk menjalankan perubahan kebijaksanaan ke arah orientasi ekspor nonmigas dapat dikatakan sebagai lemah. Hasilnya adalah sampai dengan tahun 1985, perkembangan ekspor nonmigas sangat lamban. Selain pengaruh “Dutch Disease”, yaitu penurunan harga relatif komoditi dagang nonmigas (nonoil traded goods) karena boom minyak, faktor penyebab lain yang dapat menjelaskan kelambanan pertumbuhan ekspor nonmigas adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah, keadaan domestik dan keadaan eksternal.