Sukarno dan Marcos memimpin Indonesia dan Filipina pada periode yang berbeda, tetapi keduanya memiliki persamaan dalam pola kepemimpinan mereka. Baik Sukarno maupun Marcos sama-sama memperkenalkan konsep “revolusi” untuk menghimpun dan menggerakkan masa. Marcos memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai “Revolusi dari Pusat”, sedangkan Sukarno dalam pemerintahannya memperkenalkan tiga tahap revolusi : revolusi fisik, tahap bertahan dan revolusi sosial.
Asia Tenggara (SEA) pasca PD II antara lain ditandai oleh persoalan kepemimpinan. Periode transisi, antara pemerintahan kolonial dengan apa yang kita sebut sebagai rejim-rejim pembangunan yang kini terdapat di kawasan ini, dicirikan oleh para pemimpin yang berjuang untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan mereka melalui berbagai sarana. Pernik-pernik sarana kekuasaan tradisional dipadukan dengan perangkat modern kerapkali dipergunakan oleh para pemimpin dalam rangka memperoleh dukungan nasional dari kalangan massa rakyat serta lingkungan elitnya. Bagi para pemimpin tersebut, karakter pribadi sama pentingnya seperti kebijakan di dalam strategi mereka untuk memanipulasikan kekuasaan di seputar diri mereka sendiri atau kelompok tertentu yang memiliki akses langsung kepada mereka. Pada umumnya, fakta semacam ini dibenarkan oleh situasi yang, dalam kacamata umum analisis politik, masih bersifat chaotic dalam pembangunan sebuah bangsa baru. Secara umum pula, seringkali diakui, atau paling tidak dituduhkan, bahwa kelemahan utama bangsa-bangsa yang baru merdeka – dalam kasus ini ialah Asia Tenggara – adalah ketidakmampuan untuk memajukan persatuan nasional di atas primordialisme ataupun ikatan-ikatan tradisional serupa itu.