Prisma

Pembangunan Daerah dalam REPELITA II

Pendahuluan

Salah satu ciri penting dari REPELITA II,ialah adanya keinginan yang jelas bahwa unsur keadilan akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pada dalam REPELITA I. Hal tersebut merupakan tanggapan yang positif dari kehendak masyarakat yang tercermin dalam Keputusan MPR No. IV/1973 yang lalu. Keadilan tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yang dua-duanya tidak kurang pentingnya. Segi yang pertama ialah keadilan dilihat dari segi golongan masyarakat sedang segi yang kedua ialah keadilan dilihat dari segi penyebaran menurut daerah.

Segi yang pertama merupakan masalah yang umum dan telah dikenal sejak lama dan di mana pun juga. Di tanah air kita dewasa ini, sejak pelaksanaan REPELITA I, sedang diusahakan perhatian tingkat hidup para petani kita dengan program Bimas. Apabila program tersebut berhasil, taraf hidup golongan petani akan meningkat, yang berarti meningkatlah pula taraf hidup sebagian besar anggauta masyarakat kita. Di samping itu kita melihat pula adanya usaha-usaha Pemerintah untuk membantu apa yang disebut golongan ekonomi lemah. Usaha-usaha tersebut yang juga sudah dimulai sejak pelaksanaan REPELITA I, di dalam REPELITA II akan mendapat dorongan yang lebih besar lagi. Kita juga melihat adanya usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup pegawai negerinya sendiri. Begitu pula kita lihat berbagai usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup golongan masyarakat lainnya, pada taraf yang lebih tinggi dan seimbang hingga terasa adanya keadilan di antara berbagai golongan di dalam masyarakat.

Segi yang kedua ialah keadilan dilihat dari segi tata ruang, dalam hal ini daerah. Yang dimaksud ialah agar kegiatan pembangunan tersebut tersebar secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pertama-tama yang harus dihindarkan ialah adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebih-lebihan di suatu daerah dan terdapatnya perbedaan tingkat pembangunan yang terlalu besar antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Keadilan dari segi inilah yang memerlukan adanya kebijaksanaan pembangunan daerah.

Anda dapat membaca versi lengkap Artikel edisi ini di LP3ES-Prisma Digital format cetak maupun e-magazine.

Untuk melakukan pemesanan dapat melalui link berikut: LP3ES-Prisma Digital

Bagikan