Richard Harry Chauvel, Nationalists, Soldiers and Separatist: The Ambonese Islands From Colonialism to Revolt 1880-1950. Leiden, KITLV Press, 1990, XV, 432 halaman, ilustrasi, indeks.
BERBAGAI studi sejarah lokal konvensional, bila kita meminjam istilah Robert Cribb, tidak lebih dari paduan suara sejarah nasional. Akibatnya, sebuah pemahaman sejarah yang melihat masa lalu sebagai proses perubahan yang berkesinambungan, telah ditimbuni oleh pelegitimasi kepentingan politis tertentu dan mengabaikan “kenyataan” sejarah yang berkembang dalam tingkat lokal. Buku yang diterbitkan oleh KITLV ini merupakan revisi dari desertasi Richard Harry Chauvel, 1985, dengan judul aslinya, Indonesia Merdeka! Ambon Merdeka? A Modern Social And Political History of Ambonese Islands. Chauvel menggunakan pendekatan domestic Ambon history untuk menganalisa perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, dalam usaha penegakan Nation Building dari sebuah Republik yang baru lahir. Ini dapat diartikan Chauvel mencoba memahami proklamasi Republik Maluku Selatan, 1950, bukan dari sudut pandang dikotomi pusat vis a vis daerah, tetapi menariknya dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Ambon sendiri, yakni pada masa Kolonial Belanda sampai pendudukan Jepang. Masa kolonial tersebut telah membentuk semuah pandangan dunia yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat Ambon yang muncul ke permukaan dalam merespon berdirinya Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
Perjalanan Historis Masa Kolonial
Ciri penting dari pergolakan di daerah pada umumnya sangat ditentukan oleh faktor setempat, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi juga oleh tekanan dari luar. Faktor utama yang paling menentukan adalah hubungan kelompok-kelompok sosial dan politik yang paling berpengaruh di daerah tersebut dengan para pemegang kekuasaan setempat dan interaksi keduanya dengan para penguasa, baik RI maupun kolonial, di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Sebagai minoritas penganut Nasrani dalam mayoritas masyarakat Islam, masyarakat Ambon dipandang secara stereotip sebagai kaki-tangan kolonial Belanda. Keterlibatan mereka sebagai etnik terpercaya dalam barisan KNIL (Koninklijke Nederlandsch Indische Leger) semakin memperkuat sentimen anti Ambon, yang sangat terasa pada awal Revolusi.
Revolusi seperti yang terjadi di Jawa dan Sumatera tidak pernah terjadi di Ambon. Di sini tidak ada perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan serta upaya penataan kembali susunan masyarakat Ambon yang “porak-poranda” dalam masa pendudukan Jepang. Sebaliknya yang terjadi adalah penyusunan kekuatan “kontra Revolusi” untuk mencegah Ambon masuk ke dalam pemerintah Indonesia yang baru lahir. Kedekatan dengan Belanda dan masa pendudukan Jepang, merupakan masa-masa keemasan dan kelabu yang begitu membekas bagi golongan elit tradisional (kelompok Raja) yang beragama Nasrani dan para serdadu yang bergabung dalam KNIL. Runtuhnya Hindia Belanda dan takluknya ‘tuan dan nyonya’ Belanda pelindung mereka tanpa perlawanan yang berarti terhadap tentara pendudukan Jepang pada 1942, menyebabkan perubahan yang radikal dalam masyarakat Ambon. Beberapa jabatan penting dalam administrasi pemerintahan diberikan kepada orang-orang Nasionalis dan minoritas Islam. Para elit tradisional masih tetap dipertahankan, tetapi dengan pengawasan yang ketat, karena Jepang menganggap ‘kekristenan’ mereka merupakan kekuatan pro-Belanda yang dapat membahayakan statusquo. Hubungan khusus yang harmonis sebagai “anak-emas” Belanda yang biasa dinikmati orang-orang Ambon secara tiba-tiba terputus. Akibatnya terjadi respon yang berbeda dari masyarakat Ambon dalam melihat pergantian penguasa kolonial, yakni dari Belanda ke tangan pendudukan tentara Jepang. Orang Islam menyambut gembira kedatangan para pembebas Jepang, sedangkan yang beragama Kristen berdukacita atas kehilangan tuan Belanda mereka.