1
Salah satu hal jang menondjol dalam pelaksanaan Repelita ini adalah diberikannja banjak perhatian pada masalah pembangunan daerah. Dan sedjalan dengan itu banjaklah pemikiran jang dilakukan untuk membina perentjaan pembangunan daerah atau jang kini pebih populer disebut regional planning. Peranan Pemerintah Pusat penting artinja dalam regional planning, mengingat bahwa hampir semua projek2 pembangunan jang strategis penting didaerah, masih merupakan tanggung djawab Pusat dalam perentjaan maupun pelaksanaannja. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dihadapi tugas untuk mengkoordinasikan pembangunan dipelbagai sektor sehingga menimbulkan impact pembangunan jang optimal disuatu daerah. Koordinasi tersebut untuk sementara dilakukan melalui mekanisme pernilaiian projek2 pembangunan dengan sistim DIP oleh Bappenas. Peranan Pemerintah Pusat jang kedua adalah untuk membantu daerah2 dalam merumuskan Rentjana Pembangunan Daerah masing2, baik untuk pembangunan jang dilakukan oleh Pusat maupun Daerah sendiri. Untuk maksud ini Pemerintah Pusat seringkali mengirimkan wakil2nja untuk menghadiri ber-matjam2 pertemuan, seminar, workshops dan lain2 jang bertudjuan untuk membahas dan merumuskan regional plan untuk daerah2 jang menjelenggarakannja. Dengan pengiriman pedjabat2 Pusat ke-daerah2, maka terdjadilah pula pertukaran informasi mengenai pelbagai masalah dan rentjana pembangunan jang akan sangat penting artinja baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah. Masih ada fungsi jang ketiga jang harus diperankan oleh Pusat, jaitu membina kemampuan daerah sendiri dalam membina perentjaan daerahnja sehingga pembangunan2 jang dilakukan oleh daerah maupun Pusat dapat lebih diarahkan pada sasaran2 jang dirumuskan oleh daerah sendiri, sehingga tertampunglah aspirasi daerah dalam pembangunan. Pada ketiga fungsi ini terletak pentingnja pembinaan institusionil bagi perentjaan pembangunan daerah jang kami tjoba bahas dalam artikel singkat ini.