Michael Charles Williams. Communism, Religion and Revolt in Banten, Athens, Ohio: Ohio University (Monographs in International Studies, Southeast Asia Series, No. 86), 1990, 356. + xxxiv, Tabel, Peta.
Sejarah Banten merupakan sejarah pemberontakan tiada henti atas kekuasaan kolonial. Dari 1810 hingga 1870 tercatat sekitar sembilan belas kali terjadi pemberontakan. Peristiwa yang paling banyak diketahui, jelas pemberontakan petani Banten 1888 yang secara komprehensif dan menarik dianalisa Sartono Kartodirdjo. Islam, kyai, ulama dan jawara serta penetrasi kolonial melalui perkebunan, penguasaan tanah dan birokrasi merupakan faktor-faktor yang memicu ledakan sosial yang selalu laten dalam sejarah Banten. Fase penting dari karakter “radikalisme” petani di Banten adalah ketika gagasan-gagasan “politik moderen” pergerakan awal abad 20 seperti nasionalisme dan komunisme masuk, berinteraksi, diterima, lalu diadaptasi secara “lokal.” Perubahan perlawanan petani dari sifatnya yang “primitif” atau “archaic” menuju gerakan politik yang bersifat nasionalis dan moderen, jelas bukan sekadar kelanjutan historis sebuah tradisi berontak belaka. Bagaimana gagasan radikal seperti komunisme diterima menurut pemahaman lokal, menurut Michael Williams, merupakan sebuah “kombinasi unik” tak terpisahkan dalam sejarah gerakan komunis Indonesia.
Persoalan-persoalan kultural ditingkat lokal, yang mewarnai pemahaman atas komunisme, yang kemudian membawa pada sebuah pemberontakan merupakan warna khas yang dihadapi gerakan radikal di Indonesia. Beberapa studi tentang gerakan komunis di Indonesia, misalnya Rex Mortimer, mencoba mempertanyakan konsep kelas dalam politik gerakan kiri di Indonesia, khususnya untuk pedesaan. Mortimer melihat kontradiksi antara petani, pemimpin lokal dan penguasa kolonial mendapatkan ekspresi ideologisnya melalui saluran patronase, kesukuan, agama atau pengaruh tradisional — apa yang sering ia sebut sebagai konsep “aliran” dalam gerakan kiri.1 Dalam “kebingungan” antara kelas dan aliran ini Williams telah gagal menjelaskan ekspresi “perjuangan klas” sebagai dasar yang membangun masyarakat. Karenanya tulisan ini akan membuktikan kelemahan mendasar karya Williams ini, dengan membantah metode “lokalisme”-nya yang lebih menekankan aspek “kultural,” dengan mengembalikan pada peran sentral kepeloporan gerakan politik moderen pada saat itu.
Banten, Kolonialisme dan Gerakan Revolusioner
Secara gamblang Williams mengambil kesimpulan bahwa sejarah perjuangan petani Banten bukanlah sejarah oposisi antara petani dan tuan tanah tapi antara petani dengan agen-agen pemerintahan. Dengan metoda perspektif “regional,” Williams ingin membuktikan sebuah transisi yang tidak linear tapi dialektis tentang transisi politik dari “tradition of rural resistance from ‘primitive’ or ‘archaic’ political protest to nationalist movement in the 1920s.” Dengan keluar dari konsep kelas dan menempatkan agama dan kepemimpinan lokal, ia mencari jawaban atas politik moderen yang diwakili Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai tenaga pendorong yang diadopsi menurut kenyataan konkrit situasi lokal. Penggabungan anıtara Islam sebagai “saluran” mobilisasi dengan bersandar pada kharisma kyai, haji, ulama atau jawara dengan komunisme yang berdasarkan disiplin partai sebagai tuntunan, kemudian melahirkan kepemimpinan ideologi ganda. Menerima Islam sekaligus komunisme. Ini berarti meniadakan kepemimpinan tunggal sebuah partai. Bila Islam dibaca sebagai saluran politik, ia akan tergantung pada kharisma aktor lokal dalam meradikalkan simbol yang bisa diterima ditingkat lokal, bukan partai. Tampaknya Williams tidak memilih salah satunya, ia mencoba mencari jalan tengah dengan menggunakan konsep “islamic communism.” Konsep ini jelas merupakan sintesa kebingungannya untuk mencari ideologi yang menjadi “motor” tindakan-tindakan politik radikal.
Islamic Communism dalam buku ini dilihat sebagai “keunikan” gerakan kiri lokal “a’la Banten.” Pencarian pada aspek keunikan telah menjebak pengarangnya untuk mencari titik temu antara Islam dan komunisme. Bila dikembalikan konteks sejarah pada saat itu, apakah telah muncul discourse Islamic Communism atau islamic capitalism yang menjadi jargon politik para propagandis partai? Menempatkan Islam dan PKI sebagai entitas yang sama-sama berdiri sendiri dan penggabungannya dalam konsep “Islamic Communism” sebagai “senjata” ampuh untuk mobilisasi dan meradikalkan massa telah mengabaikan arti partai sebagai penggerak utama (sisi moderen) dan menempatkan kelokalan (sisi tradisional) sebagai “pondasi dasar.” Apa yang sebenarnya terjadi adalah “memajukan Islam” agar sesuai dengan bahasa politik pergerakan yang umum dipakai orang komunis saat itu ialah menghancurkan kaoem oeang. Yang terjadi sebenarnya proses “reproduksi” kekuasaan* simbolik masa lalu dengan aspek “modernitas” yang ditunjukkan melalui keanggotaan partai.2 Jadi, harus dibuktikan bahwa pada tingkat permukaan partai akan tampak seperti “beradaptasi” tapi yang sesungguhnya terjadi adalah penyerapan bahasa politik militan tingkat lokal ke dalam bahasa politik “moderen” skala nasional dan tersentral. Pemberontakan 1926 merupakan jawaban bahwa partai yang menjadi “leadership” tindakan politik dan bukan sekadar saluran elite lokal dalam pengambilalihan kekuasaan simbolik masa lalu mereka yang dikerjakan oleh penguasa kolonial. Adalah benar warna lokal harus diperhitungkan dalam melihat perlawanan sosial di pedesaan, sebagaimana tampak dalam studi ratu adil Sartono Kartodirdjo. Bagi Sartono, gerakan keagamaan, yang pada hakekatnya adalah gerakan sosial, bisa diperkirakan mempunyai hubungan khusus dengan klas-sosial, dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku bagi mereka, dan dengan etos kultural di dalam golongan sosial itu. Yang terjadi pada Williams adalah disintegrasi sosial dalam masyarakat Banten merupakan hasil “modernisasi” kolonial yang mengakibatkan disintegrasi normatif peran simbolik aristokrasi tradisional, elite agama, dan jawara sebagai patron dengan para petani. Karena itu persoalan penguasaan dan perubahan kepemilikan alat produksi tanah di Banten akibat politik agraria kolonial bukanlah “sebab” utama radikalisme.
1 Lihat, Rex Mortimer. “Class, Social Cleavage and Indonesian Communism.” Indonesia, No. 8 (Oktober 1969).
2 Untuk itu studi Takashi Shiraishi tentang Haji Misbach mungkin merupakan kajian yang tidak mencoba mencari “keunikan” atau mencoba mencari sintesa atas Islam dan Komunisme tapi menempatkan keduanya sebagai bagian dari pentas yang juga “dimoderenkan” oleh arena politik nasionalis dan radikal rakyat Hindia Belanda untuk melawan kekuasaan kolonial, lihat bukunya, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926 (Ithaca, Cornell University Press, 1990).