Pada Sidang Umum Khusus PBB ke 7 di bulan Oktober yang baru lalu ini, maka perjuangan untuk Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) telah memasuki tahap baru. Ternyata suatu konfrontasi antara negara-negara industri dan negara-negara sedang berkembang dapat dihindari, dan diterimalah suatu resolusi tentang pelaksanaan TEIB yang berdasarkan kerjasama.1 Yang sekarang menjadi persoalan pokok ialah persiapan untuk memasuki tahap perundingan mengenai sejumlah besar masalah-masalah kongkrit untuk mencapai “working arrangements” yang kongkrit pula. Hal itu akan memerlukan perundingan-perundingan tentang sejumlah besar masalah-masalah kongkrit, baik antara negara-negara industri dan negara-negara sedang berkembang, maupun di dalam kedua kelompok negara itu sendiri-sendiri. Perundingan-perundingan pada tingkat regional antara kelompok-kelompok kecil negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang juga akan diperlukan. Perundingan-perundingan ini akan diselenggarakan baik di dalam rangka PBB, seperti dalam konferensi-konferensi UNCTAD dan GATT, maupun di luar PBB, seperti dalam konferensi OPEC, dalam pertemuan puncak beberapa negara industri di Paris baru-baru ini, dan perundingan antara negara-negara produsen dan konsumen di Paris tanggal 16 Desember yang lalu. Selain dari itu pasti kita akan melihat banyak lagi konferensi lain sebagai hasil dari berbagai inisiatif baru. Jelas pula bahwa tahap perundingan ini akan sangat sulit karena kompleksitas permasalahannya, akan makan banyak waktu, dan kemajuan akan lamban sekali. Hal ini akan dapat menimbulkan masalah politik sendiri, mengingat rasa tak sabar pada fihak berbagai negara Dunia Ketiga, yang untuk sebagian karena memang didesak oleh urgensi masalah-masalah yang mereka hadapi.
Seperti diketahui, yang menjadi tujuan Tata Ekonomi Internasional Baru seperti tercermin dalam resolusi-resolusi PBB, resolusi-resolusi kelompok 77, OPEC dan laporan Menteri Negara Riset Indonesia tentang Tata Ekonomi Internasional Baru, ialah, pertama, terwujudnya keadilan dalam tata ekonomi antar negara, dan kedua, partisipasi yang wajar bagi negara-negara Dunia Ketiga dalam proses pengambilan keputusan (decision making) internasional yang menyangkut pengelolaan masalah-masalah global dan internasional serta yang menyangkut kepentingan pembangunan negara-negara itu. Yang telah menjadi dorongan ke arah perjuangan itu ialah kesadaran akan makin besarnya jurang antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin, ketidak mampuan strategi PBB dalam Dasawarsa Pembangunan II; kesadaran akan meningkatnya interdependensi dalam satu dunia yang makin padat penduduknya dan yang akan mengalami macam-macam kelangkaan; kesadaran bahwa tanpa perubahan strukturil dalam tata internasional dunia, interdependensu itu hanya akan meningkatkan ketergantungan (dependency)2 negara-negara yang sedang berkembang kepada negara-negara industri. Menghadapi persoalan-persoalan ini, maka sangat dirasakan perlunya negara-negara Dunia Ketiga memperkembangkan daya mampunya sendiri, dan kesanggupan untuk berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan suatu pola pembangunan yang sesuai dengan keperluan, kemampuan, aspirasi-aspirasi dan kepribadiannya sendiri. Di samping itu telah menjadi lebih jelas pula bahwa peniadaan dualisme struktural yang menguasai hubungan antara Utara dan Selatan, yang harus dicapai untuk mewujudkan suatu Tata Ekonomi Internasional Baru yang lebih adil dan lebih terbuka untuk partisipasi yang wajar dari fihak negara-negara yang miskin dan lemah, pada hakekatnya menuntut suatu redistribusi pola kekuasaan di dunia.3
1 Resolusi Sidang Khusus ke-VII Majelis Umum PBB Megenai Masalah Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi Internasional. (Resolusi tentang Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi Internasional), New York, 1-16 September 1975.
2 Guy F. Erb, (ed.), “The Developing World’s Challenge in Perspective”, dalam Beyond Dependency: The Developing World Speaks Out, Overseas Development Council, September 1975, hal. 139.
3 Untuk suatu diskusi yang mendalam tentang faktor-faktor politik dalam ekonomi internasional, lihat C. Fred Bergsten, Robert O. Keohane, and Joseph S. Nye, “International Economics and International Politics: A Framework for Analysis”, dalam majalah International Organization.