Sebagai pusat pemerintahan, kegiatan perekonomian, sosial budaya serta gerbang utama kegiatan multinasional, Jakarta memberi gembaran tentang masalah dan watak unik metropolis di Indonesia. Penampilan wilayah kampung kota dan kehadiran pencakar langit menjadi fenomena khas Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di sisi lain kekurangan pelayanan dasar merupakan masalah pokok yang masih terus dihadapi Jakarta.
DASAWARSA 50-an ini bisa dikatakan sebagai masa peralihan dari penjajahan ke masa kemerdekaan yang merupakan awal dari berbagai usaha pembangunan berbagai bidang di Indonesia. Dalam bidang pembangunan kota terjadi berbagai gejolak yang menyangkut perkembangan penduduk perkotaan dan pembangunan kota. Sebelum perang, kota-kota di Indonesia, terutama yang dikategorikan kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bandung, Ujungpandang telah berkembang dan tumbuh pesat. Tapi sejak awal dasawarsa 50-an perkembangan penduduk khususnya telah memperlihatkan kadar yang lebih tajam.
Statistis, Indonesia pernah melampaui angka taksiran penduduk daerah perkotaan (dibuat tahun 1950) yang diproyeksikan akan mencapai 9,1% pada tahun 1960. Dengan kriteria yang sama, berdasarkan sensus penduduk tahun 1961, kenyataannya tumbuh 15,6%, dengan rata-rata pertahun: 3% (1950-1960); 3,6% (1961-1971); dan 5% (1971-1981). Dibandingkan negeri berkembang lainnya, secara agregat tingkat urbanisasi di Indonesia memang relatif masih rendah. Dalam beberapa analisa statistik ditunjukkan bahwa dalam kurun 20 tahun (1950-1970), penduduk perkotaan di negeri-negeri Amerika Latin meningkat sebesar 17%, Malaysia bagian Barat dalam 20 tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 22%; sedangkan beberapa negeri di Afrika Barat antara tahun 1960-1970 mengalami kenaikan sebesar 11,2%. Sementara Indonesia antara tahun 1961-1971 hanya mengalami peningkatan dari kira-kira 15% menjadi 17,2% saja.1 Dengan demikian dibandingkan negeri-negeri berkembang lainnya, tingkat urbanisasi di Indonesia relatif masih lambat. Kenyataannya pelonjakan tersebut hanya terjadi pada beberapa kota besarnya saja.2 Walaupun demikian bagi beberapa kota, khususnya di Jawa dan Sumatera keadaan urbanisasinya memerlukan perhatian yang cukup serius.
Memang secara statistik, pertambahan penduduk ini menunjukkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada dasawarsa 50-an perpindahan ini terutama disebabkan beberapa faktor. Ekonomi, yakni berkembangnya kesempatan kerja di kota hubung pembangunan yang berlangsung di kota-kota. Politik terutama karena itu kurang amannya situasi di daerah sehingga memerosotkan produksi pertanian. Faktor daya tarik kota yang memberikan kemudahan lebih besar ketimbang di daerah pedesaan. Psikologis, yang berkait dengan suasana kemerdekaan, saat masyarakat pedesaan berkesempatan lebih besar menikmati kota dibandingkan jaman sebelumnya.3 Masa peralihan ini berlangsung hingga akhir 60-an, lahirnya Repelita.
Walaupun begitu perkembangan kota-kota Indonesia pada awal pelaksanaan Repelita Pertama (1969) masih ditandai masalah perkembangan penduduk perkotaan karena migrasi pada beberapa kota besar. Berdasarkan sensus, penduduk perkotaan meningkat sebesar: 17,2% (1971); 22,3% (1980) dan mencapai sekitar 23,7% pada tahun 1983. Pada akhir Repelita IV diperkirakan mencapai 28% dan pada akhir Repelita V diperkirakan 30%. Sementara itu antara 1971-1980 rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 4,0%, sedangkan kota berpenduduk antara 100-200 ribu tumbuh rata-rata 4,22%, 200-500 ribu tumbuh 4,38%; 500 ribu sampai 1 juta mencapai 4,29%; dan bagi kota-kota berpenduduk di atas 1 juta tumbuh rata-rata sebesar 4,51%.4
Jadi sebagaimana negeri-negeri berkembang lainnya, pada hakekatnya ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perkembangan kota kita umumnya: pertambahan penduduk alami maupun karena migrasi desa-kota; perkembangan kegiatan usaha serta perubahan kehidupan penduduk. Semuanya membutuhkan berbagai fasilitas dan sarana pelayanan seperti perumahan, pelayanan sosial, angkutan, air bersih dan lain-lain.5 Tapi dengan segala keterbatasan yang ada — mulai dari segi sumber daya dan kemampuan sarana yang ada hingga ketersediaan lahan; dan dari segi perangkat lunaknya seperti aspek manajemen, perangkat peraturan dan pelaksanaan koordinasi — keadaan ini kemudian menjadi persoalan kota yang cukup pelik untuk dipecahkan. Masalah utama yang dihadapi kota-kota di Indonesia dalam masa peralihan kini ialah perumahan, fasilitas pelayanan terutama sarana angkutan kota dan prasarana kota seperti jaringan jalan serta utilitas umum termasuk air bersih, sistem drainase dan sanitasi kota, listrik dan telepon. Dari segi non-fisik masalah yang timbul antara lain semakin melemahnya pelaksanaan ketetaturan dan ketertiban hukum, dampak sosial budaya dan sosial psikologis bagi masyarakat kota. Segi nonfisik lainnya yang sangat penting adalah masalah sosial ekonomi perkotaan Indonesia yang tipikal seperti adanya kegiatan perekonomian kota sektor formal dan informal.
1 Pauline D. Milone Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts, Studies Research Series, University of California at Berkeley, 1968; Djoko Sujarto, The Emerging Indonesian Metropolies, Institute of Urban and Regional Development, University of California at Berkeley, 1989.
2 Suroso Zadjuli, “Urbanization in Indonesia,” makalah tidak diterbitkan, 1980.
3 Apridicio Laquian, Rural Urban Drift, Conference on Urbanization, IDRC, Istambul 1975, hal. 18.
4 United nations of Development Program, National Urban Development Strategies (NUDS) Report, Jakarta, 1985.
5 Declaration on Housing Conference, United Nations Conference of Housing and Settlement on Habitat, 1976.