Kajian berdasarkan siapa dan apa yang dipertunjukkan, penonton, sumber dana serta “bagaimana dan mengapa”-nya pertunjukan dalam konteks sensor dan efek pengkontrolan akan melukiskan sejumlah kecenderungan. Ada kontradiksi antara budaya elit dengan budaya populer. Di sini marginalisation berbagai tradisi pertunjukan daerah tampil gaya dan subbudaya kota yang berkembang pesat. “Pengelolaan negara” kemudian dilihat dari pengaruhnya bukan prosesnya.
“BUDAYA populer”, satu bidang kehidupan Jakarta yang dinamis dan diremehkan. Kajian subyektif tentang berbagai pertunjukan pada beberapa tahun terakhir ini akan melukiskan sejumlah kecenderungan yang terjadi. Pembahasan tentang kecenderungan ini tak hanya mengkaji siapa yang melakukan pertunjukan dan apa yang dipertunjukkan, tetapi juga mengkaji penonton, sumber dana serta “bagaimana dan mengapa”-nya pertunjukan dalam konteks sensor dan berbagai efek pengkontrolan oleh negara.
Tak ada pedoman baku (strict codes) mengenai yang boleh dan yang tidak, sehingga situasinya kacau dan membingungkan. Ada kontradiksi antara budaya elit (didukung negara) dengan budaya populer khususnya kota, subbudaya; antara seniman/seniwati, pihak-pihak yang berwenang dan berbagai kepentingan komersial; serta antara berbagai tujuan pertunjukan dengan pesan-pesan yang ditangkap penonton. Seperti telah dikemukakan mengenai film Indonesia, “sadar akan hubungan kuasa, penonton pun membaca pesan-pesan, tidak hanya dengan berbagai kode di dalam teks tertentu, tetapi juga berdasarkan siapa yang mereka anggap menjadi dalang di balik berbagai citra (images) di layar.”1
Pada pertengahan 1980-an produksi teater moderen di Jakarta memperlihatkan kebebasan mengungkap kritik sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menurut hemat saya terjadi karena sedikit dan elitisnya penonton teater. Tetapi pada bulan Oktober 1990, kebebasan yang diambil Riantiarno dalam dramanya Suksesi mengusarkan pemerintah dinastis yang disindirnya, dan pertunjukan ini dilarang. Bulan berikutnya, pementasan ulang Opera Kecoa, oleh sutradara yang sama, juga dilarang. Drama ini mengesahkan kehidupan banci, pelacur, dan golongan bawah Jakarta lainnya, yang telah dipentaskan dengan sukses tahun 1985. Mengapa dulu bisa diterima, dan sekarang tidak? Banyak faktor signifikan dalam perkembangan Jakarta sekarang ini.
Akhir 80-an, berbagai syair lagu populer yang berkesadaran sosial diterima massa; belum jelas sejauh mana kecenderungan ini boleh berlanjut terus. Kecenderungan lain, penepian (marginalisation) berbagai tradisi pertunjukan daerah sementara berkembang pesat gaya dan subbudaya kota seperti musik dangdut, elok Islam, bahasa Prokem, dan komedi lawak. Selama kecenderungan ini menjadi subbudaya yang hidup dari kaum miskin kota, ini akan diabaikan atau ditolak kaum intelektual dan negara paternalistis itu,2 tapi kini sedang diterima dan diserap ke dalam budaya komersial kelas menengah.
* Diterjemahkan oleh Nug Katjasungkana dari “Kampung Culture and Radikal Chic in Jakarta,” Review of Indonesian and Malaya Affairs, Vol. 25, No. 1 (Winter 1991). Tulisan ini merupakan versi revisi makalah yang diajukan pada seminar Inside Indonesia, “An Alternative Perspective,” 25 Agustus 1990, diperbarui setelah mengunjungi Indonesia, November 1990-Maret 1991. Istilah kampung digunakan di sini merujuk pada daerah kelas bawah kota seperti Manggarai di Jakarta Selatan; saya membahas pembedaan ruangan berdasar kelas lebih lengkap dalam tulisan lain (Alison J. Murray, “No money, no Honey: a Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta,” disertasi Ph. D., Australian National University, 1987, hal. 56).
1 Krishna Sen. “Filming ‘History’ under the New Order,” dalam Krishna Sen (ed.), Histories and Stories: Cinema in New Order Indonesia, (Clayton, Victoria: Monash University Centre for Southeast Asian Studies mongraph, 1988), hal. 59. Dalang wayang kulit Jawa adalah orang yang mengendalikan wayang.
2 Misalnya, Tempo, 19 Agustus 1990 menulis konservatisme seni dalam pemilihan siapa yang tampil pada pesta Kesenian Indonesia di Amerika Serikat (KIAS).