Proses penataan kembali organisasi perburuhan di awal Orde Baru merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan sistem politik yang dapat disebut sebagai “korporatisme eksklusioner.” Dalam konteks itu, organisasi buruh yang diakui pemerintah lebih ditujukan untuk menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan demobilisasi daripada representasi dan mobilisasi. Salah satu tujuan utama penentu kebijaksanaan negara pada masa awal Orde Baru ialah mencegah kemunculan kembali kecenderungan radikal dalam gerakan buruh karena dianggap sumber destabilisasi politik yang potensial.
Tulisan ini mengetengahkan proses penataan kembali organisasi perburuhan pada masa awal Orde Baru dalam hubungannya dengan restrukturisasi politik yang mengarah kepada pengembangan sistem yang dapat disebut sebagai “korporatisme-eksklusioner.” Korporatisme eksklusioner, menurut Alfred Stepan, bercirikan upaya kelompok elite dalam masyarakat untuk meredam dan mengubah bentuk (deactivate and restructure) “kelompok-kelompok kelas pekerja yang menonjol” melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan bersifat koersi. Ia berbeda dengan “korporatisme inklusioner” yang lebih bercirikan akomodasi dan inkorporasi kelompok-kelompok tersebut oleh negara.2 Korporatisme memang ditandai oleh pembentukan sejumlah “wadah” bagi kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat guna menjamin kemampuan negara untuk mengawasi mereka.
1 Bagian-bagian tulisan ini diambil dari disertasi penulis yang berjudul Contradictions of Corporatism: Workers and the State in New Order Indonesia, khususnya Bab 4 serta artikel penulis berjudul “State and Labour in the Early New Order,” dalam Rob Lambert (ed.), State and Labour in New Order Indonesia, Asia Paper No. 6, Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change, Murdoch University, akan terbit.
2 Lihat, Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton University Press, 1978), hal. 78.