Lembaga pendidikan modern sebagai salah satu unsur dalam proses akulturasi merupakan bentuk kegiatan baru di kalangan bangsa kita.1 Pada zaman penjajahan, sejalan dengan pergerakan nasional, pendidikan bangsa sendiri merupakan program hampir setiap organisasi politik maupun kebudayaan. Bentuknya beraneka, berupa kursuskursus pengetahuan umum tertulis dan lisan, kelompokkelompok diskusi, kursuskursus politik, perpustakaan umum dan sekolahsekolah umum. Terutama pada sekolah-sekolah umum nampak penyesuaian dengan rencana-rencana pelajaran pemerintah namun dasardasar pendidikan yang ingin dikembangkan berbeda dengan sekolah-sekolah gupernemen. Para pendirinya dengan sadar mengaitkan usaha pendidikannya dengan identitas kebudayaan bangsa dan tujuan gerakan nasional. Kemerdekaan sebagai tujuan gerakan nasional, seperti berulang kali disebut oleh kaum nasionalis, hanyalah sekedar “jembatan emas” menuju masyarakat adil dan makmur. Dan masyarakat adil dan makmur itu akan sukar dicapai, apabila para pekerja ke arah itu tidak dijiwai oleh dasar-dasar pemikiran dan sikap laku demokratis.
Uraian di bawah ini memaparkan proses pertumbuhan golongan golongan sosial yang muncul pada awal abad ke-20, yang saling menyesuaikan diri dengan tatasusunan masyarakat baru.2 Kelahiran usahausaha mereka sebagian disebabkan tekanan-tekanan dalam masyarakat kolonial dan sebagian karena perkenalan dengan unsur-unsur kebudayaan Barat. Golongan-golongan itu secara berturut-turut mendirikan sekolah-sekolah, dengan bekal dan latar belakang pengalaman mereka dalam lembaga pendidikan modern, partisipasi mereka dalam gerakan nasional, serta usaha mereka sendiri dalam memperdalam pengetahuan dari kepustakaan yang bernafaskan kebebasan dan pencarian nilai-nilai kebenaran, keadilan serta kebajikan.
1 Untuk latar belakang percobaan-percobaan dengan lembaga pendidikan Barat dalam abad ke-19, lihat H. Kroeskamp, Early Schoolmasters in a developing country. A history of experiments in school-education in 19th century Indonesia, Assen-Belanda, 1974. I.J. Brugmans, Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië, Batavia-Groningen, 1938, menguraikan sejarah pendidikan sejak zaman Indonesia-Hindu hingga Hindia Belanda. Berbagai aspek proses akulturasi dibahas dalam buku B. Schrieke (ed.), The Effect of Western Influence on Native Civilisations in the Malay Archipelago, Batavia, 1929. Untuk ikhtisar pelbagai studi tentang pendidikan, terutama setelah kemerdekaan lihat Setijadi, “Studies in Education”, dalam Koentjaraningrat (ed.), The Social Sciences in Indonesia, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1975), hal. 43-59.
2 Berhubung dengan waktu dan tempat yang tersedia, maka kegiatan pendidikan berdasarkan Islam, yang juga berperanan dalam pembinaan jiwa demokratis tidak diolah dalam karangan ini. Dalam kerangka perkembangan gerakan muslim modernis, studi Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, Kuala Lumpur, 1973, perlu mendapat perhatian khusus. Versi dalam bahasa Indonesia yang lebih singkat dengan beberapa revisi semestinya akan merupakan bagian dalam buku Sejarah Nasional Indonesia (Editor Umum Sartono Kartodirdjo, Marwati D. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto Jilid V, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. Namun tanpa alasan-alasan yang jelas ternyata tidak termuat dalam buku itu. Kaum modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah merupakan studi yang padat dengan data dari Alfian, Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement during the Dutch Colonial Period, 1912-1942, Wisconsin, 1970. Thesis Ph.D. ini sayang sekali hingga kini belum diterbitkan. Informasi mengenai studi Alfian dapat diperoleh melalui perpustakaan LEKNAS-LIPI. Howard M. Federspiel, Persatuan Islam. Islamic Reform in Twentieth Century, Cornell University, Ithaca, New York, 1970 melengkapi pengetahuan kita tentang adanya tiga golongan dalam Islam yang memegang peranan dalam perkembangan politik dan sosial dalam masa tujuhpuluh tahun terakhir ini di Indonesia.