Tulisan ini menganalisis lintasan industrialisasi Indonesia sejak Reformasi 1998. Kebijakan-kebijakan neoliberal memfasilitasi integrasi ke dalam rantai nilai global dan menarik investasi asing, namun kebijakan-kebijakan tersebut juga berkontribusi pada ketimpangan ekonomi berkelanjutan dan menguatnya oligarki. Peran Indonesia dalam rantai nilai global sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah tak pelak mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan Utara- Selatan secara historis. Tulisan ini menggunakan industri nikel di Sulawesi Tengah dan industri tekstil di Jawa Tengah sebagai studi kasus. Studi kasus pertama memaparkan pertumbuhan pesat yang didorong oleh investasi asing yang terjadi bersamaan dengan biaya sosial dan lingkungan yang signifikan serta praktik-praktik perburuhan yang eksploitatif. Sementara studi kasus kedua lebih jauh menggambarkan kerentanan dalam lanskap industri Indonesia. Tulisan ini menyatakan bahwa Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), khususnya keterlibatan dengan negara-negara BRICS, menawarkan jalur strategis bagi Indonesia untuk mendorong industrialisasi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada hubungan tradisional Utara- Selatan, memungkinkan transfer teknologi yang relevan, dan mengakses pasar baru.
Kata Kunci: buruh, industrialisasi, neo-liberalisme, Selatan-Selatan, BRICS, rantai nilai global