Refleksi Mengenai Pembangunan Politik*
Sampai saat ini, baik itu di kalangan intelektual, akademisi maupun para aktivis politik, masih percaya bahwa ada keterkaitan yang erat antara munculnya kelas menengah dengan bertahannya kehidupan politik yang demokratis. Persoalannya kemudian, keyakinan ini tidak selalu menjelma untuk kasus di Dunia Ketiga. Ulf Sundhaussen dalam tulisan ini memperlihatkan beberapa model demokrasi dan kaitannya dengan peran kelas menengah. Kemudian juga ditunjukkan kegagalan maupun keberhasilan model-model tersebut buat Dunia Ketiga.
Pendahuluan
TUMBANGNYA pemerintahan demokratis di banyak negara sedang berkembang selama 1950-an dan 1960-an mengakibatkan merosotnya perhatian di kalangan para akademisi mengenai nasib demokrasi di Dunia Ketiga. Tetapi mundurnya sejumlah junta militer ke barak-barak mereka, dan juga jatuhnya rezim-rezim sipil otoriter, telah membangkitkan kembali perhatian itu.
Sebuah gagasan yang diterima luas di kalangan kesarjanaan Barat adalah bahwa pertumbuhan demokrasi adalah mustahil tanpa adanya Kelas Menengah yang disebutkan James Mill satu setengah abad yang lalu sebagai “kelas yang secara universal dianggap sebagai bagian paling bijaksana dan paling arif dari suatu masyarakat”.1 Tidak mengejutkan, perhatian kesarjanaan kini dipusatkan pada munculnya Kelas Menengah, seperti halnya pada demokrasi itu sendiri, di negara-negara sedang berkembang.
Esai ini akan memusatkan perhatian pada tiga rangkaian isu. Pertama akan mempertanyakan apa saja model-model demokrasi yang ada dan sejauh mana Kelas Menengah — dan Kelas Menengah jenis apa — dibutuhkan untuk mempertahankan setiap model; kedua, mana dari model-model demokrasi itu yang ada di Dunia Ketiga, dan mengapa model-model itu gagal atau bertahan; dan ketiga, negara manakah yang sedang mengalami proses demokratisasi, dan bagaimana prospeknya di masa depan.
Esai ini akan mempertanyakan konsepsi unilinear mengenai evolusi politik seperti yang diyakini oleh kaum Marxis ortodoks dan banyak kalangan kesarjanaan Anglo-Saxon liberal. Ia mencoba mengedepankan kembali pandangan “bahwa pola-pola kesejarahan perubahan sosial di Barat tidaklah meringkankan kemungkinan-kemungkinan”2 bagi pembangunan politik, dan menganggap bahwa demokrasi di Dunia Ketiga tidak semestinya terus menerus dihalangi oleh otoritarianisme. Kendati demikian, prasyarat untuk berkembangnya demokrasi di negeri-negeri sedang berkembang adalah bahwa, belenggu dari banyak definisi dan asumsi Barat mengenai apakah demokrasi itu dan siapakah pembela-pembelanya harus dipecahkan. Negara-negara Dunia Ketiga perlu mengembangkan konsep-konsep demokrasi mereka sendiri yang bersesuaian dengan budaya politik mereka.
* Saya berterima kasih sekali kepada E.N. Allen, H. Feith, R.D. Scott dan R. Tanter untuk komentar kritis mereka terhadap esai ini. Artikel ini merupakan terjemahan dari Ulf Sundhaussen, “Democracy and the middle classes: Reflections on Political Development,” Australian Journal of Politics and History 37(1), 1991.
1 “On the Superior Wisdom and Virtue of the Middle Class”, dalam E.K. Bramsted dan K.J. Melhuish (ed.), Western Liberalism (London dan New York: Longman, 1978), hal. 334.
2 Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia: A Study of the Political Basis of Legal Institutions (Berkeley: University of California Press, 1972), hal. 224.