Kebutuhan akan demokratisasi pemikiran ekonomi kelihatannya sudah merupakan persoalan mendesak yang harus dijalankan. Dan ini meliputi keseimbangan penggunaan dua metode, yakni antara induktif-empirik dengan logis-abstrak-deduktif. Sebagai tambahan, ada baiknya juga melihat eksperimen model sosialis-demokrat yang tampaknya relatif berhasil dijalankan di negara-negara Eropa.
KEGANDRUNGAN yang semakin terbuka — yang dikemukakan dalam berbagai tulisan — terhadap sahihnya menerima Kapitalisme sebagai sistem ekonomi di Indonesia setidaknya ditopang oleh dua kenyataan. Pertama, setelah sebuah proses negasi dari percobaan penerapan “Ekonomi Terpimpin” atau Sosialisme versi Soekarno yang diakhiri oleh kegagalan kudeta PKI, pemerintahan baru menggeser bandul ke arah “kanan”. Diawali secara formal dengan diundangkannya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. Disusul, dengan peran yang amat menentukan dari IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) — negara-negara kapitalisme maju yang bergabung, antara lain Jepang, Perancis, USA dan sebagai ketuanya Belanda — untuk menjamin kredit internasional dapat mengalir secara reguler. Dan kedua, konsekwensi lanjut dari sana adalah, berdatangan “tim ahli”, yang pada awalnya mungkin hanya dalam kerangka teknis memberikan asistensi dan pengawasan pelaksanaan dari dana IGGI, tetapi pada perkembangan berikutnya mereka membawa “missi” yang harus digelarkan di arena “pembangunanisme”. Dari situ maka bertemulah kegandrungan para pemimpin Indonesia yang berpaham pragmatis, yang mengejawantahkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas dengan arsiteknya para tehnokrat yang umumnya lulusan Amerika, dengan “missi” para ahli tadi. Kemudian secara tidak sadar diendapkannya pikiran, yakni dengan memberikan kosa-kata yang busuk terhadap istilah Sosialisme sebagai upaya DeSoekarnoisasi dan traumatis kejahatan PKI. Kenyataan pula, dengan segala kekurangan yang ada, pembangunan ekonomi pemerintahan Orde Baru memberikan berbagai indikator keberhasilan, terutama setelah tiga Pelita. Indikator tersebut bisa kita baca baik di tingkat (berbagai publikasi) nasional maupun tingkat internasional. Hal ini menjadi sesuatu fakta nyata yang pada gilirannya menyurutkan, paling tidak menjadi kurang nyaring, suara para pengeritik pemerintahan Orde Baru — baik itu datang dari kaum kiri baru maupun ultra kanan, dalam arti debat terhadap pelaksanaan strategi pembangunan di Indonesia.