KONON, Dokter Sutomo, orang yang dikenal sebagai pendiri Budi Utomo (BU), 20 Mei 1908, mempunyai prinsip hidup yang disebutnya pancaeka: kebenaran, keadilan, kesucian, kecintaan dan korban. Pandangan moralis akan menilainya setelah melihat sepak terjangnya sebagai tokoh jujur, berjiwa mulia, berbudi pekerti luhur, ikhlas dalam bekerja sederhana gaya hidupnya, seperti dikesankan oleh rekan-rekan dekatnya, baik yang sepaham maupun yang sering bersilang pendapat dengan dia. Hamka, yang mempelajari perdebatannya dengan K.H. Mas Mansyur (lawan berdebatnya, sekaligus sahabatnya) ragu mengenai paham batinnya, yang sinkretis dan pantheistis itu. Tapi Hamka menduga bahwa dia cenderung pada Islam, setelah lawatannya ke Mesir dan kecewa melihat Gandhi yang semula dipujanya, setelah dia mengunjungi India. Menurut Hamka, “dia tetap masuk surga, kalau bukan surga Jannatul Maawa, ialah surga pujian, surga dijunjung tinggi, menjadi simbol dari kesetiaan kepada bangsa dan tanah air 30 tahun lamanya.”
Padahal banyak pandangan dan sikapnya kontroversial, baik di kalangan nasionalis, apalagi komunis. Begitu juga di mata ummat Islam dan kelompok modernis-sekuler. Pada tahun 1935, Sutomo berhasil mempersatukan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) — sebuah perkumpulan yang dibentuknya pada tahun 1931 — dengan BU yang praktis telah ditinggalkannya, ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra). BU ditinggalkannya ketika kepemimpinannya jatuh ke tangan golongan tua, lima bulan setelah BU didirikannya bersama dengan sekelompok mahasiswa seangkatannya. Hal yang mengherankan kaum pergerakan adalah rumusan tujuan yang dicantumkannya, yaitu Mencapai Indonesia Mulia, dan bukannya Indonesia Merdeka. Memang ia berdalih bahwa rumusan yang petama sudah mencakup yang kedua. Tapi pernyataan pendirian itu dinilai mencerminkan kelemahan semangat dan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia mampu melepaskan diri dari penjajahan Belanda kelak. Atau kalaupun bisa merdeka dia berpikir masih dalam ikatan kesemakmuran dengan Belanda. Penilaian ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dia kawin dengan seorang wanita Belanda, janda E.J. de Graaff.
Sikap politik kooperatifnya dengan pemerintah kolonial, diduga berkaitan erat dengan politik tangan besi yang dijalankan De Jonge yang berhasil melumpuhkan gerakan nasional yang radikal, setelah menangkap dan mengasingkan para pemimpin pergerakan terkemuka: Hatta, Syahrir, Maskun, Burhanuddin, Murwoto dan Bondan. Sebelumnnya, Gubernur Jenderal De Graaff, setelah berhasil memadamkan pemberontakan komunis dan gerakan rakyat tahun 1926, 1927, pada akhir masa jabatannya, masih sempat menangkap dan memenjarakan Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja dan Supriadinata.
Pemberontakan rakyat, sebenarnya berkaitan dengan krisis ekonomi, kelaparan dan penindasan petani lewat pajak dan kerja paksa. Pemberontakan petani yang terjadi menjelang dan sesudah Perang Dunia I, menjalar menjadi pemogokan buruh pegadaian dan kereta api yang ditindas oleh Fock pada tahun 1922 dan 1923. Ini menimbulkan proses radikalisasi politik, ditandai oleh memisahnya sekelompok Sarekat Islam (SI) Merah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1923. Dalam suasana seperti itulah Sutomo pulang dari Negeri Belanda, setelah belajar sejak 1919.
Berbeda dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat yang radikal, Sutomo belajar ilmu kedokteran ke Belanda atas permohonannya sendiri, bukan sebagai orang buangan. Di Belanda dia aktif dalam Indische Vereeniging dan ikut menggerakkan perubahannya menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) tahun 1922. Sekembali ke Indonesia, Sutomo langsung membentuk Indonesische Studieclub, 1924, yang tidak melibatkan diri ke dalam politik praktis, walau kegiatannya termasuk meningkatkan kesadaran politik rakyat. Perhimpunan ini adalah pertama didirikan untuk jenis ini. Ia diikuti di berbagai kota, sebagai jenis perkumpulan kaum intelektual dan golongan profesional. Di Bandung perkumpulan itu didirikan oleh Ir. Soekarno, di Solo oleh dr. Rajiman dan kemudian juga oleh Jusuf Wibisono yang menghimpun golongan terpelajar Islam, baru di Bandung dalam Studenten Islam Studieclub (SIS) pada tahun 1936.
Barangkali sikap politik Sutomo dipengaruhi oleh haluan lunak dan reformis yang telah dijalankan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum, sebelum digantikan oleh Fock tahun 1922, dalam mana ia berhasil menjalin hubungan mesra dengan golongan terpelajar pribumi untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam berswadaya di bidang ekonomi. Sutomo sendiri, sebenarnya bukan seorang pemimpin tipe radikal. Ketika mendengar pidato Cokroaminoto yang berapi-api, dia langsung memberikan reaksi ketidaksetujuannya. Tampaknya dia memang punya pendirian sendiri, yang unik. Baginya, yang lebih penting pada waktu itu adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran rakyat dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, dengan cara menggerakkan swadaya rakyat. Dia pernah berkata bahwa kemerdekaan tidak akan ada gunanya, jika rakyat tidak bisa menghargai dan mempergunakannya. Karena itu perhatiannya ditujukan untuk mempersiapkan rakyat agar mampu merdeka, sebelum menginginkannya. Ketika para pemimpin politik memusatkan perhatiannya untuk mencapai kemerdekaan, Sutomo lebih memperhatikan usaha meningkatkan kemampuan fisik, ekonomi dan moral rakyat. Inilah yang kurang dipahami oleh para pemimpin politik radikal non-kooperator.
Melalui klub studinya, Sutomo menghimpun golongan terpelajar lulusan pendidikan tinggi yang sudah mulai banyak pada 1920-an, termasuk yang baru pulang dari Belanda, untuk meningkatkan kesadaran politik dan tanggungjawab sosial mereka. Golongan profesional diajak berbuat kongkrit, guna mencapai Indonesia Mulia, dengan meningkatkan kecakapan rakyat. Melalui kegiatan ini, sebenarnya Sutomo ingin mempersiapkan golongan terpelajar agar kelak, ketika tiba saatnya, mampu menjalankan pemerintahan sendiri, dengan cara membangun. Tindakan ini sebenarnya mencerminkan kekecewaannya, tidak saja kepada pemerintah kolonial yang memeras, tetapi juga pada kaum birokrat tradisional yang hanya bisa memerintah, tapi tak mampu membangun. Dengan mengritik “sekolah-sekolah pemerintah yang hanya menghasilkan pegawai”, Sutomo sebenarnya menghendaki agar golongan terpelajar mau bekerja di luar pemerintah. Gagasan ini tentu unik yang tidak terbaca pada pikiran pemimpin politik lainnya dalam pergerakan nasional, yang ternyata, sesudah kemerdekaan, pada umumnya menghambur ke pemerintahan.
Melalui PBI dan Parindra, sebuah partai yang tidak menekankan propaganda anti-imperialisme atau aksi massa, Sutomo menggerakkan kaum terpelajar untuk terjun di kalangan rakyat. Ia membentuk biro-biro penasehat untuk memberantas lintah darat, menggiatkan perdagangan, membentuk koperasi, meningkatkan produksi kerajinan, mendirikan bank dan asuransi, memperbanyak panti asuhan dan rumah sakit. Ia juga menghidupkan kesenian rakyat, seperti ludruk, ketoprak dan wayang, mengembangkan persuratkabaran, juga untuk mendirikan sebuah gedung serba-guna yang disebutnya Gedung Nasional Indonesia, di mana pergerakan nasional bisa menyelenggarakan rapat-rapat, kongres atau konperensi, pameran dan pergelaran kesenian, dan taman pustaka. Bahkan di situ juga bisa dibentuk percetakan, bank, kantor koperasi dan organisasi buruh. Parindra sendiri pada tahun 1936, berhasil menghimpun 3.425 anggota dalam 57 cabang dan Rukun Tani di pedesaan dengan anggota 2.700 orang.
K.H. Mas Mansyur, adalah lawannya dalam berdebat. Dan Sutomo memang banyak mengritik praktek-praktek tradisional di kalangan umat Islam. Tapi melihat amalnya yang kongkrit, Sutomo diminta menjadi penasehat Muhammadiyah, karena organisasi ini juga mengutamakan prinsip Facta Non Verba, sesuai dengan doktrin K.H. Ahmad Dahlan, “Sedikit bicara banyak kerja”. Berkat nasehatnya, Muhammadiyah mulai giat membangun rumah sakit, klinik dan apotik. Orang Muhammadiyah sangat sayang kepada Sutomo, dan tidak yang sangat prihatin serta ingin meluruskan kepercayaan Sutomo yang cenderung kepada paham “kebatinan” itu. Sutomo juga mendapat simpati dari kalangan NU, karena pandangannya terhadap pesantren yang dinilainya sebagai model pendidikan asli rakyat Indonesia.
Dalam 1930-an, gerakan kemerdekaan yang radikal dan bersikap non-kooperatif, mengalami kelumpuhan. Sebenarnya, untuk mengatasi masalah ini Hatta mengajukan model partai kader, sebagai alternatif dari partai massa. Ternyata, kadernya juga banyak yang ditangkap. Peranan golongan non mulai diganti dengan partai-partai kooperatif yang memperjuangkan Indonesia Berparlemen dan Indonesia merdeka yang dipersiapkan bersama-sama dengan pemerintah kolonial. Sutomo, sebenarnya adalah pelopor golongan “ko” ini, walaupun ternyata juga gagal, dengan ditolaknya Petisi Sutarjo dan Petisi Wiwoho. Tapi Sutomo masih memiliki “cadangan”, yaitu kader-kader yang tinggal dan bekerja di tengah-tengah rakyat, ing madya ambangun karso, termasuk yang bekerja di pemerintah kolonial, semacam Margono Djojohadikoesoemo, yang juga membangun kemampuan rakyat, dalam segala keterbatasannya di lingkungan politik kolonial.
Seandainya, LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat), organisasi yang baru menonjol peranannya dalam dasawarsa 1970-an itu ingin mencari “bapak”, saya ingin menunjuk nama Sutomo. Barangkali ada yang akan menolaknya, karena Sutomo memang pernah menganjurkan agar gerakan kemasyarakatan semacam ini “menjauhkan diri dari politik” dan “tidak mengikatkan diri pada partai politik atau organisasi agama”. Dalam sepak terjangnya, Sutomo, juga pernah melibatkan dirinya dalam politik, dengan menerima penunjukannya sebagai Anggota Dewan Kotapraja Surabaya, tapi kemudian berani keluar dan menolak dicalonkan sebagai anggota Volksraad, karena menentang politik kolonial. Namun yang jelas, politik baginya adalah “memperkuat kemampuan rakyat”, atau people empowerment, kata orang sekarang. Atas dasar itu pula dia tak ragu membantu gerakan keagamaan, semacam Muhammadiyah.