* Naskah ini merupakan bagian dari penelitian disertasi pada Proyek “Colonial Normativity: Corruption and Difference in Colonial and Postcolonial Histories of Empire and Nations, an Entangled History of the Netherlands and Indonesia, 1870s-2010s, 01 November 2019-30 April 2025.”
Pembulatan negara jajahan di Nusantara pada awal abad ke-20 yang terobsesi menghadirkan administrasi reguler ke sebagian besar wilayah terluar (buitenbezittingen) didorong oleh keprihatinan akan maraknya korupsi yang berakar dari praktik feodal-tradisional. Namun, pada kenyataannya, administrasi negara kolonial Hindia-Belanda tidak sepenuhnya terbebas dari korupsi, bahkan cenderung mengenaskan, terutama dalam periode 1920-1940-an. Dengan memahami istilah dan praktik korupsi yang tidak monolitik, tulisan ini mengungkap wacana tentang korupsi yang dominan pada zaman itu. Korupsi di tanah jajahan juga dapat dicari tautannya dalam proyek penciptaan dan pembentukan negara kolonial dengan melacak asal muasal hubungan informal dalam administrasi kolonial. Alih-alih menelisik dan memperlakukan hubungan informal muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam mengatasi kondisi tropis, tulisan ini berargumen bahwa hubungan informal dibina dan dipertahankan karena memiliki arti penting bagi praktik kekuasaan kolonial.
Kata Kunci: birokrasi kolonial, hubungan informal, korupsi, penggelapan, penyelewengan