Ekonomi Asia Tenggara erat hubungannya dengan dan menjadi kian tergantung kepada ekonomi Jepang. Satu manifestasi yang tersedia dari hubungan ekonomi yang tidak sama ini diperlihatkan dalam angka-angka perdagangan. Dalam tahun 1977, ekspor Jepang ke Asia Tenggara berjumlah sampai AS $17.126 juta, atau 21,3% dari ekspor seluruhnya; sementara impor dari Asia Tenggara adalah AS $15.077 juta, juga 21,3% dari impor seluruhnya. Asia Tenggara merupakan pasar ekspor Jepang yang terbesar kedua sesudah Amerika Serikat; ia telah merupakan pasar impor Jepang yang terbesar sejak 1968, bahkan lebih besar dari Amerika Serikat. Dari seluruh ekspor dan impor Jepang dari Dunia Ketiga, Asia Tenggara bagiannya masing-masing 45,6% dan 37,7%.
Walaupun masing-masing dari kelima negara ASEAN jumlahnya hanyalah beberapa titik persentase dari impor dan ekspor Jepang, Jepang memiliki bagian saham yang lebih besar dari perdagangan negara-negara ini. Umpamanya, Jepang adalah partner perdagangan yang terbesar dari Indonesia maupun Thailand. Bagian Jepang dari ekspor dan impor Indonesia adalah masing-masing 41,7% dan 26,2%, dan di Thailand masing-masing 25,7% dan 32,5%.
Lebih penting lagi, pola perdagangan antara Jepang dan ASEAN adalah tipikal pembagian kerja vertikal, dengan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah dan bahan bakar serta mengekspor barang-barang manufaktur. Ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN dalam tahun 1977 terdiri dari 96,8% barang-barang manufaktur, dengan produk-produk berat dan petrokimia berjumlah 85,0% dan barang-barang manufaktur ringan 11,8%. Di pihak lain komoditi-komoditi primer berjumlah 91,9% impor Jepang dari ASEAN, dengan minyak kasar dan bahan-bahan mentah termasuk tembaga, nikel, bauksit dan pelikan lain 28,4% dan bahan pangan 11,0%.
Dari kelima negara ASEAN, hanya Indonesia (kaya dengan minyak, kayu, timah, nikel dan bauksit) dan Malaysia (juga kaya dengan karet alam, timah, kayu dan minyak kelapa sawit), karena memberikan bahan mentah kepada Jepang, mengalami surplus dalam perdagangan mereka dengan Jepang. Ketiga negara lainnya (Singapura, Thailand dan Filipina) karena kekurangan sumber-sumber alam, mengalami defisit terus-menerus dalam perdagangannya dengan Jepang, dan berusaha meningkatkan “industrialisasi” padat karya. Tetapi kebijaksanaan industrialisasi yang bertujuan pengganti impor, hanyalah berakibat impor barang-barang modal dari Jepang yang dipercepat, dengan demikian membuat negara-negara ini bertambah tergantung pada Jepang. Jika kebijaksanaan industrialisasi diarahkan kepada peningkatan ekspor, negara-negara ini sering menjadi sub-kontraktor untuk perusahaan-perusahaan Jepang yang mempunyai cabang-cabang luas di Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari tenagakerja murah, sebagai yang dilukiskan dalam pembentukan “daerah-daerah perdagangan bebas” sebagai kunci untuk industrialisasi.1
* Tulisan ini diterjemahkan dari Prisma (Edisi Bahasa Inggeris), No. 13, Juni 1979
1 Untuk penelitian yang luas tentang daerah-daerah perdagangan bebas di Asia, lihat AMPO: Japan-Asia Quarterly Review, terbitan khusus, 1977.