Hingga kini, kemiskinan yang membelenggu mayoritas rakyat di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara yang hidup di kawasan pedesaan, tetap merupakan masalah besar yang harus dihadapi para penguasa di negara-negara tersebut. Berbagai upaya telah dijalankan, namun angka-angka menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan itu masih tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat.
Menurut Ajit K. Ghose dan Keith Griffin yang telah melakukan studi di 12 negara Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Indonesia, perlu diadakan land reform karena itulah alat yang paling efektif yang mampu memadukan pertumbuhan pertanian dengan kecenderungan distributif yang tepat. Program land reform ini dapat dilaksanakan dengan dua alternatif: peningkatan ekonomi pertanian yang menekankan kesamarataan dan peningkatan usaha tani kolektif.
Satu di antara segi-segi, pengalaman pembangunan negara-negara sedang berkembang yang non-sosialis di Asia Selatan dan Asia Tenggara yang paling kacau ialah kenyataan bahwa masalah kemiskinan di pedesaan masih tetap akut sebagaimana yang sudah-sudah. Di sebagian besar negara-negara itu golongan miskin di pedesaan tampaknya cenderung menjadi tambah miskin, dan dalam beberapa kasus ukuran-ukuran relatif kelas golongan miskin di pedesaan itu bahkan cenderung meningkat. Kesan seperti itu diperoleh dari berbagai petunjuk, misalnya time-trends dalam perbandingan dari penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dalam buruknya mutu makanan, dalam pendapatan nyata dan konsumsi dari quintile penduduk pedesaan yang terendah dalam ukuran relatif dari kelas buruhtani, dan dalam tingkat upah di pedesaan. Tetapi negara-negara tersebut hampir tidak pernah menderita kemandegan ekonomi. Sudah barang tentu, sebagian besar di antaranya memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan baik secara absolut maupun secara per kapita. Memang benar, pertumbuhan lebih lambat daripada diharapkan, tetapi tidak satupun mengalami kemandegan atau kemunduran yang berlarut-larut. Juga tidak didapati sebab utama kemiskinan yang dituduhkan secara umum seperti “ledakan jumlah penduduk”. Tak ada bukti yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut mendapatkan pengaruh buruk dari kepadatan penduduk yang sudah ada maupun dari tingkat pertumbuhannya.
Sulit dielakkan untuk mengambil kesimpulan bahwa bukan rendahnya tingkat pertumbuhan yang menjuruskan keadaan golongan miskin di pedesaan itu ke arah yang lebih parah. Diakuinya kenyataan ini merupakan suatu langkah pertama terhadap pemahaman persoalan yang sebenarnya. Pertumbuhan itu sendiri tak mendasar dan gejala itu dapat dipahami hanya melalui suatu pengujian yang teliti terhadap proses pertumbuhan tersebut.
* Artikel ini diterjemahkan dari IFDA Drosier, No. 9, Juli 1979. Studi ini didasarkan pada analisa dari pengalaman pembangunan di 12 negara Asia yang non-sosialis. Negara-negara itu adalah Bangladesh, Birma, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Srilangka, Taiwan dan Muangthai. Kecuali Korea Selatan dan Taiwan, negara-negara miskin dengan jumlah penduduk yang padat di dunia. Semua negara ini mengejar pertumbuhan ekonomi dalam kerangka kerja ekonomi campuran, walaupun strategi pertumbuhan spesifiknya berbeda dalam banyak hal.