Masadepan Malaysia jalin-berjalin tiada terpisahkan dari struktur kemasyarakatannya. Maksud-maksud politik, tujuan-tujuan pembangunan, kebijaksanaan pendidikan dan ekonomi, bahkan pembentukan sikap dalam hubungan luarnegeri tidak boleh tidak terpengaruh oleh rintangan pembagian-pembagian komunal yang tampaknya tiada teratasi: 45,2% bangsa Melayu, 35,1% bangsa Cina, 9,7% berbagai kelompok rasial di Malaysia Timur, dan kira-kira 10% bangsa India.1 Variabel yang tetap ini akan mempengaruhi peristiwa-peristiwa, dan membentuk sejarah negara, seperti yang terjadi dalam tahun 1978.
Perpecahan kemasyarakatan yang menekan sepanjang garis etnis, kebudayaan, dan agama sebagai suatu kondisi yang tetap daripada kehidupan Malaysia tidaklah seharusnya berarti suatu penilaian yang negatif. Sebaliknya, pembagian-pembagian demikian memberikan kesempatan yang tidak dimiliki oleh masyarakat-masyarakat yang homogen. Pada dasarnya, ini mempertinggi suatu sistem demokrasi yang berusaha menyeimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang inheren dalam tiap masyarakat, dengan menghasilkan sistem multipartai, pluralisme institusional, dan koalisi-koalisi inter-komunal. Pelaksanaan dan pemeliharaan keanekaragaman yang konstruktif demikian bergantung kepada kepemimpinan yang berpandangan cerah. Elite pemerintah Malaysia dewasa ini telah memperlihatkan kesadaran dan kesediaan yang belum pernah dikenal sebelumnya untuk menjembatani jurang komunal. Tapi akan berhasilkah mereka sebelum mereka menyerah kepada tekanan-tekanan etnis para pemilih mereka yang lebih radikal?
Nyatanya keadaan mengandung bahaya-bahaya yang fundamental. Selama tiap lingkungan masyarakat berusaha memperoleh keuntungan-keuntungan dari kerugian orang lain, selama itu akan terdapat caci-maki. Demikian juga, desakan pada kecenderungan kecenderungan monokultur, dominasi kelompok yang senantiasa menjaga batas yang keras, atau suatu sistem jatah yang lebih mengutamakan jasa akan mengurangi ambang dalam toleransi konflik. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi perkembangan-perkembangan dalam tahun 1978. Sejauh ini, pemimpin-pemimpin Malaysia mampu mempertahankan keseimbangan yang gawat, dan dalam proses itu mencapai kesinambungan dalam politik, stabilitas dalam ekonomi, ketenangan dalam komunalisme, dan keutamaan dalam urusan luarnegeri.
Politik apartheid menghasilkan polarisasi etnis
Satu tahun sebelum pembubarannya, Parlemen Malaysia diistirahatkan dan pemilihan-pemilihan dilakukan dalam bulan Juli 1978 untuk 154 kursi di Dewan Rakyat dan 276 kursi dalam majelis-majelis negara.2
Seperti diduga, Front Nasional menang luarbiasa, dengan memperoleh 131 kursi di Majelis Rendah Parlemen dan menguasai ke-sebelas pemerintahan negara bagian. Sistem pemilihan yang berlaku dengan distrik-distrik pemilihan pluralitas anggota tunggal membuat kemenangan itu tampaknya berat sebelah dari yang sebenarnya. Calon-calon oposisi dan calon-calon independen memperoleh 1.343.493 suara dibandingkan dengan 2.271.903 suara bagi koalisi yang berkuasa. Hampir sejumlah 250.000 (3,1%) suara batal terbuang.
Sudah sejak pemilihan-pemilihan nasional yang pertama dilakukan dalam tahun 1959 United Malay National Organization (UMNO) tetap menjadi power broker di kalangan gabungan berbagai kelompok komunal yang memerintah. Dengan berakhirnya Malaysian Chinese Association (MCA) dalam tahun 1969 sebagai jurubicara terpercaya bagi kepentingan Cina, kalangan Cina mengalami perwakilan yang terpecah-pecah, menjadikan Democratic Action Party (DAP) dalam tahun 1978 memperoleh keuntungan, dan muncul sebagai partai oposisi yang memimpin dengan 16 kursi. Perkembangan yang demikian memaksa UMNO untuk memperbesar aliansi yang semula tiga partai menjadi apa yang telah merupakan Front Nasional 10 partai dalam tahun 1978. Blok ini ditentang oleh enambelas partai lain dengan hanya DAP, Partai Islam (PAS; 5 anggota Parlemen) dan Sarawak Peoples Organization (SAPO; 1 anggota Parlemen) mempunyai perwakilan, ditambah dengan satu anggota independen di Sabah.
* Artikel ini diterjemahkan dari Asian Survey, Vol. XIX, no. 2, Februari 1979.
1 Federasi Malaysia, Departemen Statistik, Proyeksi Penduduk untuk Negara-negara Semenanjung Malaysia (Kuala Lumpur: Maret 1978), Tabel 2, hal. 24, dan Informasi Malaysia 1976/1977 (Kuala Lumpur: Berita, Publ. Sdn., 1977), hal. 163.
2 Pemberian suara berlangsung pada 8 Juli di Semenanjung Malaysia, tapi diberikan satu atau dua minggu masing-masing, di Sabah dan Sarawak.