TIDAK terlalu sulit mengidentifikasi ciri-ciri fisik dan kultural sebuah kota. Kota biasanya ditandai deretan gedung tinggi dan terasing satu sama lain, pusat bisnis yang marak, kawasan hijau sebagai paru-paru, kehidupan serba anonim hingga pemukiman kumuh.
Tapi di antara ciri-ciri di atas, gaya hidup kota tampaknya punya arti sendiri. Pertemuan berbagai kepentingan ekonomi, politik dan kultural telah melahirkan gaya hidup kota. Tentu saja gaya hidup kota ini bukan sesuatu yang begitu saja turun dari langit, tapi bertautan dengan basis material masyarakat pendukung kultur kota. Artinya, kultur dan gaya hidup masyarakat ternyata tak bersesuaian dengan kapasitas produksinya. Ini barangkali bisa terjadi bila masyarakat terpaksa masuk ke dalam sistem kapitalisme yang ersatz.
Dinamika politik dan ekonomi selalu akan memberi warna perkembangan fisik dan kultural kota. Duapuluh tahun pertama setelah kemerdekaan, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin, sejumlah monumen yang dibangun di Jakarta mencerminkan retorika politik revolusioner zamannya. Zaman berubah maka berkah oil boom mengalir, corak fisik dan gaya hidup kota pun terkena resonansi devisa negara dan rente yang berhasil dihimpun melalui sektor Migas. Sayang berkah itu tak berlangsung lama. Tapi untunglah, sejumlah paket kebijakan deregulasi ekonomi mampu membangkitkan kelesuan ekonomi. Sektor keuangan dan industri manufaktur tampak begitu marak. Sejumlah mega project mulai dicanangkan, yang membutuhkan tenaga profesional yang handal.
Golongan profesional kota merupakan salah satu lapis masyarakat yang tidak begitu mudah diidentifikasi. Golongan ini menanggung beban sejarah sebagai penggerak dinamika kota. Pada tingkat relatif sederhana, golongan profesional telah hadir sejak zaman Hindia Belanda. Akhir abad yang lalu dan awal abad ini dapat dianggap sebagai awal kelahiran golongan profesional di Hindia Belanda. Mereka terdiri dari para expatriate yang sengaja didatangkan dari Eropa karena keahlian mereka diperlukan di sini. Mereka menjadi aparat mesin birokrasi negara kolonial, sebagai manajer perusahaan-perusahaan perkebunan dan perdagangan milik Belanda. Tak sedikit pula yang bergelut dalam kegiatan intelektual. Di samping itu, sekelompok kecil anak elite Pribumi dan Timur Asing berpendidikan modern mulai meniti jembatan masuk ke dalam golongan profesional.
Lokasi sosial, latarbelakang kultural serta basis material golongan profesional ini telah menjadikan mereka sebagai wakil peradaban Barat modern di tanah jajahan. Mereka hidup di kawasan elit yang dibangun sejalan dengan perkembangan bisnis dan birokrasi kolonial seperti Menteng (Jakarta), Dago (Bandung), Candi (Semarang) atau Darmo (Surabaya).
Jika dibanding dengan gaya hidup profesional muda kota alias yuppies (young urban proffesionals) ala Amerika yang merasuki kehidupan Jakarta sejak akhir 1980-an memang banyak bedanya. Kelompok orang muda profesional, berpendidikan tinggi domestik atau mancanegara, berpenghasilan besar, bersedan, tinggal di kawasan pemukiman mewah atau bahkan di condominium atau apartemen mahal, suka nongkrong di cafe serta berpenampilan chics dengan berbagai jenis paraphernalia eksklusif. Mereka terbebas dari politik segregatif kolonial.
Gaya hidup yang relatif mahal seperti itu bisa terwujud karena mereka tergolong lapis masyarakat kota yang paling berhasil mereguk hasil-hasil pembangunan. Tenaga dan keahlian mereka sangat dibutuhkan oleh bisnis dan industri. Secara tak sadar mereka mendukung atau memanfaatkan ideologi pasar bebas, khususnya untuk menuntut renumerasi setinggi mungkin. Sikap filantropis sering mewarnai pikiran dan tindakan, sekaligus dibarengi semangat konservatif, khususnya ketika harus memilih kemungkinan perubahan politik. Golongan ini cukup kritis menentang ketidakadilan praktek-praktek bisnis dan politik. Tapi sikap kritis itu seringkali hanya sejauh berkaitan langsung dengan kepentingan mereka.
Kota dalam masyarakat pascakolonial secara mendasar memang berbeda dengan kota-kota Eropa, telah berkembang sejalan dengan pertumbuhan bisnis, pencerahan alam pikiran, penemuan ilmu dan teknologi. Di Eropa, sejak Abad Tengah telah mewakili usaha emansipasi golongan borjuasi membebaskan diri dari cengkeraman kekuasaan golongan feodal. Ketegangan antara kaum saudagar dan bangsawan inilah yang kemudian dianggap sebagai akar “budaya kota”. Baru ketika umat manusia memasuki zaman industri, apa yang disebut “budaya kota” menjadi jelas. Industrialisasi dan perkembangan cara-cara produksi kapitalis mengakibatkan urbanisasi. Urbanisasi bukan sekadar berarti masuknya orang desa ke kota, melainkan ekpresi logika kapitalisme, dan pada saat yang sama menjadi basis industrialisasi.
Terdapat perbedaan historical track dalam pembentukan kota-kota kolonial di kawasan pinggiran. Kota kolonial, lahir karena kebutuhan politik, ekonomi atau pertanahan tuan-tuan kolonial. Ketika Cornelis de Houtman pada 1596 mendarat di sebuah pelabuhan kecil di mulut Kali Ciliwung, ia menjadikannya sebagai pangkalan. Tahun 1602 VOC berdiri dan bermarkas tak jauh dari pelabuhan itu. Jakarta memang dibangun secara sadar untuk memenuhi kebutuhan kolonialisme.
Kota punya arti tersendiri bagi masyarakat pascakolonial. Sebab persentuhan kolonialisme yang cukup intens hanya terjadi di perkotaan. Benar bahwa penetrasi dan eksploitasi kolonial merembes sampai ke pedesaan, tapi pengaruh kolonialisme jauh terasa di kota. Gaya hidup kolonial mulai terasa sejak akhir abad XIX, Kultur kolonial, pertemuan tradisi Eropa dan Asia, menjadi medium yang mempertemukan dua masyarakat yang berbeda dalam satu wilayah.
Tak berlebihan bila dikatakan bahwa konsep “mestizo” adalah anak kandung yang lahir dari pertemuan dan hubungan asimetris sang penjajah dan anak-anak jajahannya. Istilah “mestizo” semula berarti percampuran genealogis, lalu lebih banyak dipakai untuk mengacu pada kultur yang terbentuk dari pertemuan asimetris di atas. Politik segregasi rasial memang lazim diciptakan pihak penjajah, tapi persentuhan kedua kultur yang berbeda selalu saja terjadi.
Kolonialisme telah lama berakhir. Politik segregatif sudah lama dihapus. Tapi banyak aspek warisan kultur “mestizo” tampak semakin menjadi. Dominasi atau bahkan hegemoni kultur pusat terhadap kultur pinggiran tampak semakin kokoh. Di tengah slogan “keprihatinan nasional”, kita menyaksikan bagaimana kultur mestizo dalam format baru makin merebak di kota-kota besar. Dan secara ideologis ini menunjukkan betapa kontradiksi dalam diri golongan borjuasi (baru), kota-kota pinggiran telah menjadikan mereka pasrah menatap proses perubahan.