Pada waktu Perserikatan Bangsa-bangsa menyelenggarakan Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia (United Nations Conference on the Human Environment) dalam bulan Juni 1972 yang lalu maka topik-topik utama yang dibicarakan adalah mengenai masalah pemukiman (terjemahan dari istilah bahasa Inggris “human settlement”), masalah pengelolaan sumber-sumber alam dan masalah pencemaran. Dalam rangka kegiatan konferensi Stockholm, atas inisiatif dari Sekretaris Jenderal Konferensi waktu itu, Maurice Strong, telah menugaskan suatu kelompok ahli untuk membicarakan hubungan antara masalah lingkungan hidup dan pembangunan (environment and development) yang menghasilkan salah satu laporan yang terkenal dengan nama laporan Founex. Salah satu kesimpulan penting dari pembicaraan kelompok ahli itu adalah, bahwa negara-negara sedang berkembang walaupun juga menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pembangunan (seperti pengotoran udara, air, lautan dan lain-lain), negara-negara ini terutama harus menghadapi masalah menurunnya lingkungan hidup karena keterbelakangan dan kemiskinan. Aspek ini terutama terlihat di pusat-pusat pemukiman di negara-negara ini yang ditandai oleh tumbuhnya daerah-daerah gubuk liar (slums) di mana-mana, kekurangan air bersih dan saluran pembuangan kotoran yang menyebabkan bermacam-macam penyakit, lalu lintas yang macet, dan lain-lain. Dan kesemuanya itu disebabkan karena kurangnya dana-dana pembangunan di negara-negara sedang berkembang untuk menyediakan perumahan, air minum, fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan pelayanan lainnya yang amat dibutuhkan untuk mendukung suatu lingkungan hidup yang sehat dan sesuai dengan martabat manusia. Jadi jelas, bahwa di samping merupakan bagian dari masalah lingkungan hidup, maka masalah pemukiman erat pula hubungannya dengan pembangunan nasional di negara-negara sedang berkembang.
