Pengantar
Semendjak tahun 1966 Pemerintah menempuh kebidjaksanaan baru dibidang perekonomian, jaitu jang terkenal dengan istilah: debirokratisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi.
Ini berarti bahwa Pemerintah meninggalkan apa jang dinamakan “etatisme” dalam sistim mana segala sesuatu dikuasai dan diurus oleh negara.
Implikasi daripada kebidjaksanaan baru ini ialah bahwa sektor swasta dimungkinkan bahkan didorong untuk lebih berkembang.
Kebidjaksanaan ini agaknja dilakukan, karena adanja beberapa matjam alasan: Pemerintah tidak menguasai tjukup modal dan kemampuan tehnis untuk melaksanakan sendiri pembangunan diberbagai sektor. Dari segi lain, penduduk jang terus meningkat djumlahnja menghadapkan Indonesia pada 2 masalah jaitu, bertambahnja volume makanan dan kesempatan kerdja jang diperlukan bagi angkatan kerdja baru jang setiap tahunnja terdjun dalam pasar kerdja (pasar tenaga kerja).
Pelaksanaan kebidjaksanaan debirokratisasi itu ternjata membawa hasil jang tjukup mengesankan. Investasi dibidang pemerintahan maupun dibidang swasta meningkat. Kegiatan dan ladju pertumbuhan ekonomipun bertambah. Menondjol dalam hubungan pertumbuhan ekonomi dan industri pada umumnja, adalah meningkatnja volume investasi dan bertambahnja kegiatan perusahaan-perusahaan swasta semendjak tahun 1967. Pada waktu ini penanaman modal asing jang telah disetudjui Pemerintah telah melebihi 1,7 miljard dollar, dan penanaman modal dalam negeri melebihi 380 miljard rupiah.
Dalam pada itu perusahaan2 penanaman modal asing dalam proses pertumbuhannja telah membawa masalah2 baru. Disatu fihak penanaman modal asing mentjiptakan kesempatan kerdja baru dan menambah volume barang2 dalam peredaran. Tetapi disamping itu perusahaan2 penanaman modal asing djuga mendesak perusahaan2 lain jang tidak mampu bersaing dengan perusahaan2 asing tersebut. Akibatnja djuga menimbulkan pengangguran baru.