Ada sebuah prinsip kaum liberal di abad ke delapanbelas yang bermula dari pendapat Mutinghe: Biarkan orang Jawa bebas mengurus masalahnya sendiri maka mereka akan menghi-asi bibir-bibir bukit dengan sawah-sawah yang menghijau. Ada seorang yang pernah tinggal di Jawa di zaman Daendels. Dia pernah diusir dari Jawa oleh rekan-rekan senegaranya untuk kembali ke Belanda. Dia pernah ditangkap Ing-geris dan mendekam di dalam penjara Inggeris selama dua tahun, namanya Van den Bosch. Dia tidak percaya pada prinsip kaum liberal ini. Menurut Van den Bosch penduduk pribumi di Hindia Belanda tidak punya kemauan untuk bekerja, mereka sama sekali tidak tahu bagai-mana melancarkan kemajuan ekonomi. Mereka harus dipimpin para pemegang kuasa, dan harus diajarkan bekerja… Karena itu, kalau sekiranya pemerintah mengorganisir pertanian orang Jawa dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi maka pemerintah telah melaksanakan tugasnya.
Prinsip ini meyakinkan Raja Hollandia. Dia dipanggil dan ditugaskan untuk mengorganisir kembali struktur ekonomi Hindia Belanda karena “kas Kerajaan Belanda baik di Hollandia maupun di Jawa sudah kosong sampai ke dasar-dasarnya”. Dan dengan pongahnya Van den Bosch berikrar, kalau jalan pikirannya diikuti maka setiap tahun dia akan memasukkan 25.000.000 Gulden ke dalam kas Belanda. Maka lahirlah apa yang dalam sejarah disebut sistem Tanaman Paksa yang terkenal. Dia konsekwen dengan pikirannya. Namun ternyata Van den Bosch tidak dapat memenuhi targetnya. Dia hanya mampu mengirim 15.000.000 Gulden setiap tahun. Tetapi dari tahun 1831 sampai 1877 Belanda menerima 823.000.000 Gulden dari Hindia Belanda untuk membayar hutang-hutang Kerajaan, untuk membangun jalan-jalan raya di Belanda dan membiayai perang melawan Belgia, di atas puing-puing kehancuran manusia-manusia pribumi.
Syahdan Belanda akhirnya menaruh belas kasihan kepada penduduk pribumi di Hindia Belanda. Telah dirasa cukup penumpukan kekayaan. Melanjutkan politik semacam itu berarti melanjutkan rasa tidak bersusila. Kini tiba saatnya untuk “membagi” kekayaan dengan manusia pribumi. Karena itu harus dicari jalur-jalur di mana kekayaan dapat diratakan. Mungkin ada banyak jalur, tetapi ada dua jalur perataan yang dirasa paling penting di saat itu adalah memberikan pendidikan kepada penduduk pribumi dan perbaikan keadaan ekonomi di Jawa dan Madura. Maka berlangsunglah apa yang juga sangat terkenal yaitu politik susila.
Belanda memang teliti dalam administrasinya. Mereka ingin tahu apakah politik susila yang dijalankannya berhasil atau tidak berhasil. Maka dibentuklah pada tahun 1901 panitia yang menyandang tugas dalam terjemahan Inggerisnya mirip-mirip dengan bukunya Adam Smith dan Gunnar Myrdal: for enquiring into the causes of diminishing welfare in Java (Bernard H.M. Vlekke, Nusantara, A History of Indonesia). Dua kesimpulan yang saling bertentangan ke-luar sebagai hasil penelitian ini. Komite per-tama menyimpulkan bahwa kemakmuran rakyat pada umumnya tidak menurun. Alasan yang dikemukakan: penduduk Pulau Jawa bertambah hampir lima kali sejak awal abad ke-19. Mungkin Belanda juga merasa politik susilanya berhasil karena kelak ternyata, bila di tahun 1903 ada 1.700 sekolah di Hindia Belanda dengan 190.000 murid, di tahun 1913 ada 7.000 sekolah dengan 227.000 murid. Komite lain menyimpulkan: kemakmuran bukan saja menurun secara proporsional tetapi secara absolut. Dan yang menarik adalah pemecahannya: transmigrasi penduduk Jawa ke luar Pulau Jawa.
Zaman Tanaman Paksa dan Politik Susila adalah dua tonggak utama dalam sejarah. Yang satu pertanda kekejaman yang khas milik penjajah, yang lain pertanda “kebaikan” yang juga khas milik penjajah. Yang satu adalah kekejaman nyata yang lain terselubung. Tanaman Paksa mematikan inisiatif, mematikan partisipasi sampai ke akar-akarnya. Namun kekejaman utama politik susila kolonial adalah meyakinkan penduduk pribumi tentang kebaikan penjajah karena memberikan sesuatu yang sebenarnya haknya.
Namun, kalau sekiranya sejarah masih mengajarkan sesuatu, maka sejarah juga mengajarkan bahwa semuanya adalah kenyataan yang tidak mudah dihapuskan. Hampir setiap jenis pembangunan mulai dengan penumpukan dan di dalamnya terkandung janji tetesan dari atas ke bawah dalam kegiatan ekonomi. Dan itu yang disebut perataan. Tetapi tentu saja itu bukan janji delapan jalur perataan Pelita Tiga.