Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka
PERS dan kaum intelektual adalah dua pilar demokrasi dalam masyarakat. Pers adalah institusi sosial yang mengolah dan mengelola fakta-fakta sosial menjadi informasi dalam masyarakat, sedangkan kaum intelektual adalah kelompok masyarakat yang selalu peduli dan berfikir kritis perihal problem yang dihadapi masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, kedua entitas masyarakat ini memiliki hubungan yang sangat unik, erat dan tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, dalam sejarah bangsa ini, pers yang mula-mula mengangkat seseorang kemudian dikenal sebagai intelektual. Pers pulalah yang kemudian memopulerkan dirinya dan pemikirannya ke masyarakat luas. Hampir tidak pernah ada intelektual yang lahir tanpa melalui jalur publikasi pers.
Pada sisi lain, eksistensi pers Indonesia juga amat ditunjang oleh kaum intelektual, baik sebagai pengelola/jurnalis maupun sebagai sumber dan narasumber informasi. Tidak hanya itu, bahkan jatidiri dan cita-cita pers amat dipengaruhi oleh kaum intelektual.
Di saat pers dekat dan akrab bergaul dengan kaum intelektual maka jatidiri dan cita-citanya dapat dipertahankan, dikembangkan dan diperjuangkan. Tetapi, ketika pers jauh meninggalkan atau ditinggalkan kaum intelektual, maka jatidiri dan cita-citanya surut ke belakang. Dengan kata lain, eksistensi idealisme pers amat tergantung pada dekat atau tidaknya dengan dunia intelektual.
Jikalau pers mendapat kendala kebebasan, misalnya pembreidelan, maka kaum intelektualah yang mula-mula memprotesnya. Mereka mengatakan bahwa kebebasan pers adalah sebuah hak asasi, prasyarat demokrasi dan kedaulatan rakyat yang tak dapat ditawar. Sebaliknya manakala kaum intelektual mendapat kesulitan politik misalnya di antara mereka ada yang kena cekal menulis, berbicara, bepergian ke luar negeri dan lain-lain, maka perslah yang mula-mula prihatin dan mengeluhkannya, atau setidak-tidaknya mempublikasikan peristiwa pencekalan tersebut.
Perlu dicatat, di dalam sejarah, tidak jarang keduanya sama-sama mendapat represi dari penguasa, sehingga kesulitan untuk membuka suaranya. Di saat ada pelarangan terbit bagi pers, di saat itu pula ada penangkapan sejumlah intelektual. Atau di saat ada pelarangan berbicara atau menulis bagi para intelektual, di saat itu pula telepon di meja redaksi berbunyi, lalu terdengar perintah agar tak memberitakan atau memuat suatu fakta atau kejadian, kecuali menggunakan versi si penelepon.
Pada beberapa periode dalam sejarah nasional, keduanya bisa saling mengkritik dan mencemooh. Cendekiawan mengatakan pers tidak punya daya kritis lagi, terlalu pragmatis serta profit oriented. Sebaliknya, pers tak mau kalah, ia mengatakan bahwa kaum intelektual tidak punya pemikiran alternatif yang dapat memberikan sinar bagi pembaruan masyarakat. Banyak kaum intelektual sudah melakukan kolusi, baik dengan birokrasi, pengusaha maupun politisi untuk tujuan pragmatis dan politis. Walaupun demikian, kritikan dan cemoohan di antara keduanya, sebenarnya lebih merupakan kegiatan otokritik, di mana mereka saling mengingatkan jatidiri dan cita-cita mereka masing-masing, yakni memperjuangkan kebenaran, keadilan, hak asasi manusia dan hati nurani rakyat.
Berdasarkan argumen itu dapat dikatakan, bahwa kaum intelektual dan pers merupakan dua entitas masyarakat (society) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kaum intelektual tanpa pers akan sulit mengaktualisasikan diri dan pemikirannya, sementara pers tanpa dukungan kaum intelektual, akan cenderung kehilangan idealismenya.
Perintis Pers
Asal-usul dan cikal-bakal pers nasional sesungguhnya digagas, dibangun dan dikelola oleh sejumlah kaum intelektual. Banyak buku tentang sejarah pers Indonesia mencatat nama-nama sejumlah intelektual yang terlibat langsung mendirikan dan mengelola pers Indonesia.
Misalnya di awal abad XX, dalam sejarah pers Indonesia tersebutlah nama R.M. Tirtohadisoerjo (1875-1918), seorang intelektual pribumi pendiri Serikat Dagang Islam, yang menerbitkan buku harian bernama Medan Pijai. Motto perjuangannya berbunyi: “Orgaan boeat bangsa yang terperintah di Hindia Olanda, tempat akan memboeka swaranya Anak Hindia.” Medan Pijai adalah pers Indonesia pertama, yang selain dikelola sendiri oleh kaum pribumi untuk memperjuangkan nasib kaum pribumi dan menentang penjajahan Belanda, juga dibangun dengan kapital asli pribumi.
Kelahiran Medan Pijai ini dianggap oleh para penulis sejarah pers sebagai tonggak sejarah kelahiran pers nasional. Bahkan, kata Pramoedya Ananta Toer, dalam bukunya Sang Pemula (1985), Medan Pijai dianggap sebagai koran yang membangun cikal bakal idealisme pers nasional yang hingga kini masih saja menjadi bahan retorika politik pejabat, wartawan, intelektual, akademisi atau siapapun yang cinta dengan sejarah dan perjuangan pers nasional. Ketika itu Medan Pijai memosisikan dirinya sebagai sosok atau institusi yang berperan antara lain: (1) memberikan informasi; (2) menjadi penyuluh keadilan; (3) memberikan bantuan hukum; (4) tempat orang tersia-sia mengadukan halnya; (5) menyiarkan peluang kerja; (6) menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi atau mengorganisasi diri (baca: berpolitik); (7) membangun dan memajukan bangsanya; dan (8) memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan.
Kemudian, tercatat nama Abdul Rivai (1871-1933), seorang dokter alumnus STOVIA dan anggota Volksraad yang dikenal sebagai penulis tajam, yang tanpa tadeng aling-aling melemparkan kritiknya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Abdul Rivai banyak aktif dalam dunia jurnalistik, antara lain menjadi redaktur mingguan Bintang Hindia.
Danudirdja Setiabudi, atau yang lebih dikenal dengan nama Douwes Dekker (1879-1950), yang disebut-sebut sebagai orang yang pertama mendirikan partai kebangsaan Indonesia secara konsisten menentang penjajah Belanda. Douwes Dekker terkenal di kalangan penjajah Belanda sebagai orang yang sangat tajam tulisannya dalam masalah penderitaan rakyat, ketimpangan sosial, dan korupsi di Hindia Belanda. Harian yang didirikannya antara lain, adalah harian Express yang membawa gagasan tentang kemerdekaan Indonesia.
Lalu, ada nama-nama tokoh sejarah terkenal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai kaum intelektual pra-kemerdekaan pengelola pers, seperti: Abdul Muis seorang sastrawan yang terkenal dengan romannya Salah Asuhan mendirikan majalah Hindia Sarekat; Wahidin Sudirohusodo penggagas berdirinya Budi Oetomo adalah redaktur majalah Retnodboemila di Yogyakarta; Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia pendiri Perguruan Taman Siswa, adalah pengelola majalah Hindia Putra di Den Haag; H.O.S. Tjokroaminoto pengelola harian Oetusan Hindia di Surabaya; Haji Agus Salim pengelola harian Fajar Asia di Jakarta; Dr. Soetomo penggagas dan pengelola Penyebar Semangat di Solo; Soekarno memimpin Fikir dan Ra’jat di Bandung; Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir mengelola Daulat Rak’jat dan Kedaulatan Ra’jat di Yogyakarta; sementara Sartono, Amir Sjarifuddin dan Muhammad Yamin mengelola Persatuan Indonesia.