Pendahuluan
Pada tahun-tahun terakhir ini ilmu wilayah menjadi pokok pembicaraan. Di Indonesia perkembangannya sangat pesat seiring dengan perencanaan dan pengembangan kota baik secara nasional maupun regional. Ilmu wilayah penting baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Kini sering pula didiskusikan perencanaan dan pembuatan wilayah pembangunan di tingkat propinsi yang merupakan wilayah pusat pembangunan. Maksudnya menurut Mochtar Naim ialah agar terjadi penyebaran atau pemerataan pembangunan di seluruh kota dan daerah di Indonesia serta menghentikan pertambahan penduduk, khususnya kota Jakarta. A. Madjid Ibrahim, Mochtar Naim, Benny Hoessein dan banyak penulis lain telah membahas mengenai hal ini.1 Benny Hoessein lebih menekankan batas-batas wilayah administrasi yang dapat mempersulit kerjasama horisontal. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, masih belum mengenai sasaran. Sebagai ilustrasi diambil keadaan di Maluku, propinsi yang terdiri lebih dari 20 pulau. Kawasan pemerintahan wilayah akan terpencar di beberapa pulau tersebut. Ini tentunya akan mempersulit koordinasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sektoral atau regional bila lokasinya demikian terpencar-pencar. A. Madjid Ibrahim melihat bahwa sejalan dengan pengelompokan pembangunan yang ada sekarang, yang merupakan pengelompokan propinsi, dapat pula dikelompokkan kabupaten atau sub-provincial region, menjadi sub-unit dari satuan ke wilayahan. Di dalam lingkungan sub-provincial region dapat diusahakan pembatasan sedemikian rupa sehingga lebih banyak terdapat persamaan-persamaan baik secara geografis, klimatologis, fauna, flora, adat istiadat dibandingkan dengan keadaan di tingkat pembangunan utama. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kerjasama pembangunan. Dalam hubungan ini, tulisan ini ingin membantu mengembangkan pemikiran tersebut dengan membuat suatu analisa tipologi kabupaten. Akan dilihat bagaimana letak dan sifat-sifat kabupaten dari tipe yang sama dan membuat kelompok (cluster) kabupaten, dalam rangkaian wilayah pembangunan.
* Klasifikasi tipologi kabupaten ini merupakan kerjasama Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta dengan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia Jakarta. Dalam penyusunan ini, kami berterimakasih kepada Soetjipto dan Bianpoen yang telah memberikan informasi dan saran-saran. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Yuwono dari Bagian Pengolahan data Biro Pusat Statistik dan pada Dasril Amri dari Pusat Pengolahan data DKI Jakarta yang telah membantu dalam pengolahan data penelitian ini.
1 A. Madjid Ibrahim “Perencanaan Regional dalam Pembangunan Nasional”, Prisma, No. 3, 1976, halaman 65 – 73; Mochtar Naim, “Pola Perwilayahan, Perkotaan dan Pedesaan,” -B. Hoessein. “Penentuan Batas-batas Wilayah Administrasi Daerah Otonom: Suatu Pemikiran Berorientasi pada Pembangunan”, Paper Seminar Pusat Studi Hukum dan Administrasi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1978.