Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, 360 hal, tabel + indeks
JUMLAH etnis Tionghoa di Indonesia relatif sedikit, namun berhubungan dengan peran mereka dalam kehidupan ekonomi, suatu peran kunci dalam masyarakat manapun, mereka merupakan suatu minoritas yang berarti. Keadaan inilah yang merupakan sumber permasalahan apa yang dimaksud dengan “Masalah Tionghoa,” demikian ungkap Mely G. Tan tigabelas tahun silam. Untuk melihat kembali serta memahami minoritas Tionghoa di Indonesia lebih baik tidak dengan sebelah mata. Walau secara ekonomi kuat stereotype seperti ini tampaknya harus dilihat kembali mengingat banyak pula orang Tionghoa di Kalimantan Barat, Tangerang ataupun Sumatera yang miskin namun dalam 25 tahun terakhir tidak ada satu pun wakil golongan Tionghoa di Indonesia memegang kedudukan yang memberi kewenangan politik dalam kehidupan masyarakat.
Berbeda dengan para pengamat lainnya yang terutama memfokuskan perhatian pada jaringan bisnis serta ekspansi usaha ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia, karya Charles A. Coppel ini lebih menitikberatkan pada hubungan sosial antara masyarakat minoritas Tionghoa dalam sebuah situasi politik yang kompleks masa akhir demokrasi terpimpin dan awal Orde Baru hingga tahun 1968. Coppel mencoba mengulas kembali kedudukan golongan minoritas Tionghoa dalam saat-saat krisis politik pada tahun 1963-1968, segera setelah merebaknya kekerasan anti-Cina pada tahun 1965/1966.
Secara spesifik Coppel mengakui bahwa karyanya ini terkait dengan tesisnya terdahulu yang tidak sependapat dengan argumen pokok Lea Williams dalam The Future of the Overseas Chinese in Southeast Asia (1966). Lea Williams mengutarakan bahwa masalah minoritas Tionghoa di Asia Tenggara dapat dipecahkan dengan mengikutsertakan mereka dalam pemerintahan dan politik (hal.9). Argumen ini, menurut Coppel, mengabaikan keanekaragaman pola partisipasi politik orang Tionghoa, dalam kasus Indonesia, yang penting namun gawat.