Reaksi Terhadap Fasisme
Perekonomian dunia menjelang 1930-an dilanda depresi. Pada saat itu suhu politik dunia menghangat dengan tampilnya fasisme. Krisis ekonomi dan politik tersebut mempengaruhi strategi dan harapan kaum pergerakan di Hindia Belanda. Persoalan yang kemudian muncul bagaimana kaum pergerakan memahami perubahan politik dunia yang dikaitkan dengan perkembangan fasisme, apakah sebagai peluang untuk mempercepat kemerdekaan, ataukah harus bekerjasama dengan penguasa kolonial dengan pertimbangan fasisme jauh lebih berbahaya ketimbang kolonialisme.
Belakangan ini kosa kata politik di Indonesia semakin bertambah dengan dibicarakannya kembali gagasan yang pernah menghilang. Nasionalisme, kapitalisme, imperialisme, komunisme, sosialisme, dan fasisme selain hangat dibicarakan berbagai kalangan juga dianggap masih relevan untuk meninjau politik kekinian masyarakat dan negara. Praktek yang dijalankan masing-masing gagasan tidaklah terlepas dari realitas lokal, regional maupun internasional. Globalisasi informasi dan teknologi yang menerobos batas-batas negara acapkali terdengar dan didengungkan seolah-olah menjadi “milik” masa kini.
Dari beragam gagasan tersebut yang patut diketengahkan adalah fasisme. Apakah fasisme melenyap setelah “dihantam” kekuatan demokrasi selama Perang Dunia II sungguh merupakan persoalan yang patut diangkat. Kalau memang fasisme tetap bertahan bagaimana kita harus mensikapinya. Salah satu jawabannya dapat diperoleh bila kita mau menoleh ke “masa lalu” Indonesia di mana secara serius fasisme ditanggapi kaum pergerakan.
Indonesia masa 1930-an menyaksikan banyak peristiwa dan kejadian. Tulisan berbagai surat kabar dan majalah zaman itu banyak memuat peristiwa tingkat dunia yang umumnya mempengaruhi arah perjuangan yang dilancarkan kaum pergerakan. Bahkan dapat dikatakan ciri penting gerakan di Indonesia 1930-an adalah integrasi mereka dengan isu kapitalisme, imperialisme, sosialisme, nasionalisme, dan fasisme. Namun, sampai sekarang, belum pernah sebuah tulisan yang secara komprehensif membahas arti dan reaksi kaum pergerakan terhadap kemunculan fasisme.1
Untuk mengisi kekosongan tersebut tulisan ini akan membahas fasisme di kalangan kaum pergerakan yang terkait dengan perkembangan politik dunia. Dalam sejarah pergerakan nasional aspek perubahan politik internasional untuk pertama kalinya begitu mempengaruhi strategi kaum pergerakan pada 1930-an. Bagaimana kaum pergerakan memahami perkembangan fasisme dan apakah isu tersebut dapat dipakai sebagai peluang mencapai kemerdekaan, akan diulas tulisan ini.
Peristiwa yang sangat mengguncangkan dunia pada abad ke-20 adalah Depresi Ekonomi 1930 yang sebenarnya mulai dirasakan sejak 1929. Krisis ekonomi ini menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara industri maju akibat melimpahnya produksi yang tidak diikuti daya beli yang tinggi dari masyarakat. Krisis itu mencapai puncaknya dengan tindakan pengurangan produksi dan jumlah buruh secara besar-besaran di Amerika dan Eropa. Krisis ekonomi ini kemudian berlanjut pada politik yang lebih luas di setiap negara.
Di Eropa, Partai Nazi pimpinan Adolf Hitler memenangkan Pemilu dan berkuasa di Jerman pada 1933. Perkembangan situasi politik di Jerman dan perekonomian dunia tersebut menjadi berita penting. Banyak surat kabar terbitan 1930-an di Hindia Belanda memberitakan kejadian di Eropa, terutama perkembangan politik di Jerman. Kolom-kolom berita luar negeri dan tajuk rencana menjadikannya sebagai isu penting; beberapa di antaranya menampilkan gambar serta foto Hitler. Untuk kawasan Asia, politik negeri Jepang juga turut mendominasi pemberitaan surat kabar.
Kemunculan rezim baru di Jerman dan Jepang, selain tak dapat dilepaskan dari krisis ekonomi 1930, juga merupakan kelanjutan krisis politik setelah Perang Dunia I. Jerman dan Italia, menurut ketentuan Perjanjian Versailles (1918), diwajibkan membayar biaya perang. Kecenderungan ekspansionis yang ditunjukkan rezim-rezim yang baru berkuasa tersebut mengancam seluruh dunia. Negeri Belanda tidak luput dari ancaman dalam dua wilayah geografis; di Eropa terhadap serbuan Jerman dan di Hindia Belanda atas serbuan Jepang.
Hindia Belanda pada saat bersamaan mengalami berbagai peristiwa yang mempengaruhi arah serta jalannya pergerakan nasional yang sudah “dirintis” sejak paruh pertama abad ke-20. Gubernur Jenderal de Graeff diganti oleh de Jonge pada 1931. Pergantian itu merupakan garis pemisah antara dua zaman politik kolonial Belanda di Indonesia dalam masa-masa terakhir kekuasaan mereka. Krisis ekonomi dunia kemudian dijadikan alasan untuk tidak mengadakan perubahan ataupun memberi konsesi tertentu kepada kaum pergerakan. Penguasa kolonial menanggalkan “Politik Etis” yang sebelumnya dianut karena ternyata membuka kesempatan pada radikalisme pergerakan nasional.
1 Bisa disebutkan tulisan Jacques Leclerc, “Amir Sjarifuddin 75 Tahun,” dalam Prisma No. 12, 1982 serta “Kondisi Kehidupan Partai: Kaum Revolusioner Indonesia Dalam Mencari Identitas (1928-1948),” dalam Prisma, No.8, Agustus 1979.