RAJUTAN proses-proses deregulasi, debirokratisasi, dan perdagangan bebas di tengah dunia usaha, cepat atau lambat akan bermuara pada pembesaran porsi (peran) kaum swasta (pihak-pihak di luar pemerintah dan negara) dalam aktivitas pembangunan. RAPBN 1995/1996 juga secara jelas mencerminkan bakal membesarnya peran kaum swasta di tanah air. Jatah anggaran yang dialokasikan untuk sektor industri, dalam RAPBN itu, relatif kecil. Hanya Rp 497,3 miliar, atau mencakup porsi 1,62 persen dari total anggaran.
Sektor industri yang di era industrialisasi kini diandalkan sebagai lokomotif atau motor utama pembangunan, akan semakin terbuka bagi partisipasi dan kontribusi kaum swasta. Ini berarti kaum swasta mendapatkan pengakuan eksplisit sebagai salah satu pelaku utama pembangunan.
Sebutan “pelaku pembangunan,” terlebih lagi “pelaku utama pembangunan,” menyirat-kan dua makna penting yang perlu mendapatkan penjernihan Pertama, sebutan “pelaku (utama) pembangunan” menyirat-kan makna yang memiliki konotasi heroik. Kata “pembangunan” per se memiliki pengertian luhur, karena merangkum proses perubahan dan pembaruan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara menuju tataran kehidupan kemanusiaan yang semakin baik, sehat, dan benar secara holistik (biopsikososiospiritual). Karena itu insan, kelompok, atau siapa pun
yang berperan sebagai pelaku pembangunan, juga mengemban aktivitas atau tugas luhur.
Kalau kini kaum swasta diberi kesempatan luas untuk berperan sebagai pelaku pembangunan, maka sesungguhnya pada saat yang sama mereka mendapatkan kesempatan luas untuk menabur benih-benih kebaikan, kebenaran, dan keluhuran, melalui segala aktivitas dan tugas pembangunan. Pemberian kesempatan luas itu, tentunya juga didahului oleh asumsi, bahwa kaum swasta memang pantas, mampu, dan seyogyanya mengemban tugas yang baik, benar, dan luhur bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Makna dan pengertian seperti itu perlu dijernihkan kembali, karena realitas di tengah masyarakat akhir-akhir ini telah mengguratkan kesan negatif tentang sebagian kaum swasta. Kasus-kasus skandal perkreditan, kolusi dan manipulasi dalam berbagai bentuk, sering dikaitkan dengan keterlibatan sebagian kaum swasta. Hal itu dibeberkan, diberitakan, dan diulas panjang lebar di media massa, serta menjadi buah bibir banyak kalangan. Pengungkapan kasus-kasus itu hampir selalu mengesankan kaum swasta — semisal Golden Key Group, Kanindotex, dan Detta Marina — sebagai “biang”nya.
Kedewasaan insan, masyarakat, dan bangsa Indonesia, memang memungkinkan mayoritas anggota masyarakat tidak membuat generalisasi citra buruk bagi semua kaum swasta di tanah air. Meskipun tidak sedikit
kaum swasta yang memang tamak, namun banyak juga yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan dalam pengertian dan maknanya yang heroik dan luhur.
Kedua, pengertian pembangunan dalam istilah “pelaku (utama) pembangunan,” sesungguhnya tidak semata bermakna sebagai pembangunan ekonomi saja. Pembangunan, sebagaimana tadi disebutkan, merangkum sifat holistik (utuh, biopsikososiospiritual). Perubahan dan pembaruan terus-menerus yang terjadi di tengah proses pembangunan, tidak hanya terjadi pada matra biologi dan ekonomi manusia, namun juga terjadi pada matra psikis, sosial, dan spiritual.
Kalau begitu, peran kaum swasta sebagai pelaku (utama) pembangunan, tidak semata terkungkung pada aktivitas dan tugas pada matra biologi-ekonomi, tapi juga menyangkut perubahan dan pembaruan pada matra-matra psikis, sosial, politik, moral, dan spiritual. Terbukanya kesempatan luas untuk berperan sebagai pelaku pembangunan, seyogyanya diartikan juga sebagai lahirnya imperatif kepedulian politik, sosial, dan moral dalam haribaan kaum swasta.
Penghayatan dan pengejawantahan kedua makna yang sudah mendapatkan penjernihan itu, akan menguntungkan kaum swasta sendiri, masyarakat, dan bangsa pada umumnya. Kalau benar mulai sekarang dan di masa mendatang kaum swasta menceburkan diri dalam praksis pembangunan secara holistik, maka sesungguhnya di tengah masyarakat dan bangsa ini sedang lahir satu “kaum swasta mapan yang heroik,” yang merupakan agen perubahan dan pembaruan masyarakat menuju tataran kemanusiaan yang semakin baik, sehat, dan benar.
Kaum swasta yang demikian, terdiri atas insan-insan yang secara biologis-ekonomis berkecukupan, dan kondisi berkecukupan itu memungkinkan mereka menumbuhkembangkan kepedulian dan komitmen sosial, politik, dan moral yang sehat, baik, dan benar. Memang kondisi biologis-ekonomis yang kuat, tidak serta merta menjadikan manusia memiliki kepedulian dan komitmen seperti itu. Kondisi biologis-ekonomis yang kuat, bisa saja berfungsi sebagai kurungan yang memanjakan. Setiap proses pemanjaan ber-
buahkan ketidakdewasaan. Maka dengan demikianlah kaum ekonomi kuat menjelma sebagai lapisan mapan di tengah masyarakat, yang terkungkung oleh ketidakdewasaan dan memiliki ketergantungan pada pihak lain demi mempertahankan kemapanannya.
Dalam perspektif kehidupan jangka panjang, sesungguhnya kombinasi kemapanan, ketidakdewasaan, dan ketergantungan itu, akan merugikan kaum swasta sendiri. Manifestasi kerugian itu setidaknya dapat digambarkan demikian:
Pertama, kemapanan biologis-ekonomis yang melekat pada kaum swasta yang kurang memiliki kepedulian dan komitmen sosial, politik, dan moral di tengah masyarakat dan bangsanya, justru akan menjadi ciri eksklusif. Keeksklusifan itu membuahkan polarisasi antara kaum swasta mapan dan mayoritas masyarakat yang kondisi biologis-ekonomisnya belum atau tidak cukup kuat. Polarisasi itu juga berhakikat kesenjangan sosial-ekonomi, yang bisa bermanifestasi sebagai kebencian mayoritas masyarakat terhadap minoritas kaum swasta yang kaya dan mapan.
Kedua, ketidakdewasaan dan ketergantungan kaum swasta terhadap pihak lain — biasanya terhadap penguasa — menjadikan posisi mereka ditentukan oleh kepentingan pihak lain itu. Antara penguasa dan kaum swasta mapan terjadi hubungan patron-klien, paternalisme yang tak sehat, dan hubungan memperalat-diperalat. Upaya memperbesar dan memperkuat kemapanan biologis-ekonomis pun terajut dalam proses kapitalisme semu. Oleh Yahya Muhaimin, kaum yang tak mandiri dan tak dewasa itu disebut client-capitalist; sedangkan oleh Yoshihara Kunio disebut ersatz-capitalist.