Tulisan ini bertujuan mengevaluasi jalannya agenda keadilan pasca dimulainya transisi politik dari rezim Orde Baru yang ditopang oleh militer menuju pemerintahan sipil yang demokratis. Banyak kajian menunjukkan bagaimana pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis membuka jalan bagi pengusutan kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu melalui jalan yudisial dan ekstra yudisial. Menyoroti pilihan kebijakan, sikap, serta pendekatan pada isu-isu HAM dan militer, tulisan ini memperlihatkan warisan masing-masing kepresidenan dalam melaksanakan agenda keadilan dan reformasi militer selama enam kali periode pergantian kepemimpinan politik sejak 1998. Perubahan rezim yang semula membuka jalan keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu justru berakhir dengan kegagalan dan kemunduran. Bukan hanya berakhir dengan kegagalan menghadirkan keadilan, melainkan kemunduran menuju otoritarianisme ala Soeharto dalam kemasan baru
Kata Kunci: hak asasi manusia, impunitas, keadilan transisi, militer, reformasi