Tuntutan masyarakat terhadap kejelasan sebab musabab berbagai kerusuhan di Indonesia akhir-akhir ini adalah hal wajar mengingat dampak kerusuhan itu sangat memprihatinkan. Kerugian material memang dapat diganti tetapi kerugian imaterial tampaknya sulit diobati. Dalam perjalanan sejarahnya luka-luka bangsa Indonesia bertambah banyak sehingga integrasi nasional menjadi taruhan yang terlalu untuk menanggungnya. Adakah konspirasi kotor dari elit politik tertentu di balik semua malapetaka nasional ini? Kajian ini menguraikan berbagai pendekatan untuk mencari akar penyebab kerusuhan massa di berbagai kota di Indonesia menjelang tumbangnya rezim Orde Baru.
Memasuki desensia pertama Mei 1998, gerakan dan aksi reformasi, yang sejak Februari 1998 dimotori oleh mahasiswa dalam bentuk aksi keprihatinan, demonstrasi, dan mimbar bebas di berbagai kampus, menampakkan momentum, skala, dan intensitas baru. Aksi-aksi reformasi yang selama ini pada umumnya berlangsung di lingkungan dan pinggiran kampus dengan metode-metode oral (orasi dan yel-yel) dan nonverbal (poster, spanduk dan selebaran) yang dapat dikategorikan sebagai cara-cara damai dan lunak, kemudian mulai meluas ke luar kampus dan melibatkan khalayak ramai dalam bentuk dan cara-cara kekerasan.
Media massa (surat kabar, majalah dan televisi) dengan gencar memberitakan huru-hara atau kerusuhan yang semakin keras, meluas dan membawa korban di Medan, Sumatera Utara. Khalayak ramai, yang bukan mahasiswa, terlibat dalam aksi-aksi penjarahan, perusakan dan pembakaran toko, gudang dan rumah-rumah. Aksi-aksi serupa diikuti, meluas, dan melanda kota-kota yang lebih kecil seperti Perbaungan, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Pangkalan Brandan, Padang dan kota kecil lainnya. Berita dan gambar tayangan televisi menyiarkan betapa aksi kerusuhan, perusakan dan penjarahan itu berlangsung dengan “santai, wajar dan mudah” seolah-olah tanpa risiko, dan hanya mungkin terjadi dalam situasi anarki tanpa hukum. Aparat hukum dan otoritas keamanan setempat tidak mampu dengan cepat menghentikan kerusuhan sehingga pasukan Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) harus dikirimkan dari Jakarta untuk memulihkan keamanan di Sumatera Utara.
Perluasan partisipan gerakan dan ekskalasi metode kekerasan itu juga terjadi di berbagai kota dan perguruan tinggi, baik di Jawa maupun luar Jawa. Para mahasiswa makin berkeinginan dan mendesak untuk beraksi di luar kampus. Otoritas keamanan yang makin khawatir akan dampak anarki aksi ke luar kampus makin bertindak tegas dan represif. Situasi dan hubungan konflik yang antagonistik terutama antara mahasiswa dan aparat keamanan tercipta. Rangkaiannya adalah konfrontasi dan kekerasan karena cara-cara damai, kompromi dan persuasi tidak mungkin tercapai. Kekerasan dan konfrontasi memerlukan mobilisasi kekuatan di antara fihak-fihak sehingga bentuk-bentuk aksi, kerusuhan dan gerakan massa menjadi pilihan menarik di kalangan mahasiswa, sedangkan penambahan personel dan peralatan anti huru-hara serta peningkatan sikap tegas dan keras menjadi pilihan aparat keamanan.
Hasil dan akibatnya adalah perluasan gerakan secara sosial. Seperti kejadian di Medan dan sekitarnya, di Yogyakarta pun tampak fenomena baru ketika aksi-aksi mahasiswa mulai turun ke jalan dan diikuti massa dan penduduk sekitar. Aksi yang dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa IKIP Yogyakarta dan Universitas Sanata Dharma berkembang menjadi “amuk massa” yang luas dan penuh kekerasan. Media massa menyebutnya sebagai peristiwa atau tragedi “Gejayan Kelabu”. Kerusuhan pertama berlangsung 20 jam (sejak pukul 08.00 hari Selasa 5 Mei sampai pukul 04.00 Rabu 6 Mei 1998), dan kerusuhan kedua terjadi sejak Jumat pagi 8 Mei hingga Sabtu pagi 9 Mei 1998. Akibat destruktif “amuk massa” makin luas. Selain korban kekerasan di kedua belah fihak (bahkan penduduk bernama Mozes Gatotkaca meninggal), berbagai fasilitas umum seperti pos polisi, tanaman hias, penerangan jalan, lampu lalu lintas, telepon umum dan lain-lain dirusak massa. Jalan Gejayan dan Jalan Solo, Yogyakarta, porak poranda bagaikan habis perang.1
Sesungguhnya aksi-aksi kekerasan bukanlah gejala yang baru mulai sejak gerakan reformasi merebak. Paling tidak sudah sejak tiga tahun terakhir aksi dan gejala kekerasan massa menampakkan peningkatan yang sangat signifikan di Indonesia. Tindakan kekerasan, baik yang kecil dan individual, maupun yang kolektif dan massal, mendominasi pemberitaan dan pembahasan hampir semua media massa. Berbagai analisis kerusuhan secara kritis dan ilmiah, dengan menggunakan model-model eksplanasi dan pendekatan telah dikemukakan oleh beberapa pakar. Analisis tersebut dikemukakan untuk menambah pemahaman asal-usul, sebab-sebab, akibat dan segala tali-temali faktor dan determinan yang terkait dengan fenomena kerusuhan dan kekerasan. Sebagai fenomena yang makin kompleks, kekerasan tentu saja akan lebih menyeluruh dan mudah dipahami jika ditempatkan dalam perspektif historis. Studi dan pendekatan diakronik mampu memberi pemahaman yang lebih akurat dan lengkap daripada studi dan pendekatan sinkronik. Kajian ini ingin memaparkan dan menganalisis fenomena kekerasan dalam perspektif sejarah dan sekaligus memberi eksplanasi dan kausalitas kekerasan itu secara lebih komprehensif.
Universal dan Paradoksal.
Kekerasan merupakan fenomena universal karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Usianya adalah setua sejarah dan peradaban. Pendek kata, kekerasan sudah dikenal, dipraktikkan, dan ditumbuhkembangkan oleh manusia dalam setiap ruang, waktu, tahap dan kategori. Pengalaman dan memori masa lampau dan sekarang manusia dijejali secara berlimpah ruah oleh sikap, aksi dan tindak kekerasan. Tidak seorang dan tidak satu komunitas pun luput dari aksi kekerasan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Kekerasan sedemikian luas dan kompleks sehingga amat sulit merangkum luas cakupan, pengertian, jenis, jumlah dan kualitasnya secara singkat.
1 Lihat harian-harian Yogya Post, Bernas dan Kedaulatan Rakyat antara 1 sampai dengan 9 Mei 1998.