Analisis terhadap Kekerasan Politik di Seputar Pemilu 1997
Kekerasan politik menjelang, pada masa dan setelah Pemilu 1997 merupakan bahan kajian menarik tatkala praktik demokrasi di Indonesia berjalan melalui cara-cara tidak damai. Di satu sisi dorongan munculnya kekerasan politik disebabkan persoalan struktural dan sisi lain sebagai reproduksi struktur dan hubungan sosial. Kajian Muhammad Asfar ini mengajukan alternatif sistem demokrtasi sebagai cara peredaran munculnya kekerasan politik. Konflik kepentingan antar kelompok-kelompok politik sepatutnya diselesaikan melalui lembaga demokrasi.
PADA waktu persiapan Pemilihan Umum 1997 berbagai peristiwa kekerasan massa terjadi di berbagai tempat secara beruntun dan dalam waktu singkat. Penyebab kerusuhan massa ini tidak lagi mudah diidentifikasi secara tepat, karena latar belakangnya bertumpang tindih antara faktor ekonomi, sosial dan politik. Para pengamat, ulama dan, terutama, pemerintah tampak kehabisan akal untuk menjelaskan mengapa masyarakat Indonesia yang dikenal begitu “manis” tiba-tiba menjadi beringas.
Sejak peristiwa 27 Juli 1996 berbagai kerusuhan massa terjadi dalam skala yang luar biasa, baik dari segi kuantitas, intensitas maupun jumlah korban. Korban di sini tidak hanya dalam pengertian hilangnya nyawa manusia, tetapi juga dalam pengertian kerugian material. Beberapa kasus kekerasan massa yang berskala besar dapat diangkat di sini adalah peristiwa keberingasan massa yang terjadi di Situbondo (Jawa Timur), Tanah Abang (Jakarta), Tasikmalaya (Jawa Barat), Sanggauledo (Kalimantan Barat), dan sebagainya.
Kerusuhan massa ini berkembang dan melebar terutama menjelang dan selama kampanye pemilu 1997. Menjelang pelaksanaan kampanye, di Pekalongan pecah amuk massa yang melibatkan ribuan orang dan kerugian ratusan juta rupiah. Peristiwa kekerasan politik ini diawali oleh pembakaran panggung kesenian, yang menurut rencana, akan digunakan Raja Dangdut Rhoma Irama bersama KH Zainuddin MZ untuk melakukan pengajian akbar yang dihadiri Ketua DPP Golkar Siti Hardijanti Indra Rukmana. Diduga, kekerasan politik itu muncul akibat kekecewaan masyarakat setempat — khususnya pendukung PPP — karena bendera partainya diturunkan oleh oknum aparat dan diganti dengan bendera Golkar.1
Pada massa kampanye, kebrutalan massa menggila. Pada putaran pertama kampanye, misalnya, massa PDI pro-Soeryadi dan pro-Megawati saling baku hantam di Surabaya. Sebelumnya, di Kediri, massa PDI pro-Megawati terlibat tawuran massa dengan massa PDI pro-Soeryadi pada saat peringatan HUT PDI ke-24. Massa PDI pro-Megawati naik ke panggung kemudian memecahkan lampu, menghancurkan peralatan musik, dan merobohkan tenda. Para aktivis pro-Megawati ini diduga datang dari Surabaya, Kediri, Blitar, Malang, Jombang dan Tulungagung. Peristiwa bentrok antarpendukung PDI ini juga terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain ketika kampanye PDI berlangsung.
Di Pasuruan, massa PPP menyerang kantor Kepolisian Sektor dan membakar kendaraan polisi untuk “membebaskan” temannya yang ditahan aparat keamanan. Peristiwa yang hampir sama juga terjadi di Ujung Pandang. Ribuan massa PPP melempari kantor PLN karena dianggap sebagai biang padamnya aliran listrik pada saat kampanye. Di Pekalongan, massa PPP mengamuk dan melempari beberapa kantor dan bangunan milik perorangan. Peristiwa amuk massa paling mengerikan yang melibatkan massa PPP terjadi di Banjarmasin pada putaran terakhir massa kampanye, yang menghanguskan puluhan bangunan pertokoan, kantor pemerintah/swasta, pasar dan rumah penduduk serta menelan lebih dari 134 nyawa.2
Di Yogyakarta, massa Golkar menyerang kantor PPP dan melukai petugas jaga yang kebetulan sudah udzur umurnya. Para satgas Golkar juga terlibat penyerangan dan pengrusakan di UII (Universitas Islam Indonesia) dan IAIN Sunan Kalijaga. Peristiwa terakhir ini sempat memaksa pihak DPD Tk I Golkar DI Yogyakarta minta maaf kepada dua perguruan tinggi yang dijarahnya. Berbagai kebrutalan dan penyerangan massa Golkar juga terjadi di Surabaya, Pasuruan, Pekalongan, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya. Umumnya, kebrutalan dan penyerangan ini disebabkan oleh kejengkelan pendukung Golkar yang salam dua jarinya tidak mendapat sambutan dari massa.3
Peristiwa-peristiwa kekerasan massa juga berlangsung pada hari H dan setelah pemilu. Di Sampang (Jawa Timur) terjadi pembakaran beberapa kantor desa, sekolah, dan perumahan guru (SD) yang kebetulan menjadi panitia pelaksanaan pemilu. Massa menjadi beringas karena merasa diperlakukan tidak adil dan tidak puas terhadap hasil perhitungan suara. Peristiwa ini bahkan berbuntut kaburnya puluhan guru SD sehingga aparat keamanan (polisi) terpaksa menjadi guru pengganti untuk sementara waktu. Peristiwa serupa, meskipun intensitas dan jumlah kerugiannya tidak sama, juga terjadi di Pamekasan, Pasuruan, Jember, dan terakhir di Bangkalan.4
Menyikapi berbagai peristiwa kekerasan politik tersebut, pemerintah selama ini seringkali melihatnya dari kaca mata keterlibatan pihak ketiga (aktor intelektual) sebagai faktor penyebabnya. Cara pandang semacam ini memang tidak sepenuhnya salah, sebab, dalam banyak penelitian terungkap bahwa suatu aksi kolektif, revolusi misalnya, seringkali dilakukan melalui koalisi, aliansi atau penggabungan berdasarkan pertimbangan geografis.5 Akibatnya, pemerintah kurang memperhatikan kondisi struktural atau faktor sosiopsikologis massa yang terlibat dalam aksi kerusuhan tersebut.
1 Kompas, 28 Maret 1997.
2 Majalah Forum, no.3 Mei 1997.
3 Majalah Gatra, no.25, 10 Mei 1997.
4 Jawa Pos, 1-6 Juni 1997.
5 Jeff Goodwin and Theda Scocpol, “Explaining Revolutions in the Contemporary Third World,” dalam Theda Scocpol, Social Revolutions in the Modern World, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, hal. 259 – 278.